Kamis, 25 Apr 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya

Pertimbangan Usia, Mantan Sekda M Jasin Tahanan Kota

12 Februari 2019, 07: 00: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

Sehat : Mantan sekda  Kota Surabaya Muhammad Jasin saat menjalani cek medis di Polrestabes Surabaya.

Sehat : Mantan sekda Kota Surabaya Muhammad Jasin saat menjalani cek medis di Polrestabes Surabaya. (YUAN ABADI / RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Tiga tersangka kasus dugaan korupsi tukar guling aset tanah pemkot segera disidang. Penyidik dari Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polrestabes Surabaya telah menyerahkan tiga tersangka ke Kejaksaan Negeri Surabaya atau proses tahap 2, Senin (11/2).  Ketiga tersangka yang merugikan negara sebesar Rp 8 Miliar tersebut, mantan pelaksana tugas (PLT) Sekda Kota Surabaya Muhammad Jasin,  Mantan Kabag Pemerintahan Pemkot Surabaya, Sugiharto dan tersangka dari Mantan Direktur PT Abadi Purna Utama (APU) yakni Lukman Jafar. 

Ketiganya sampai di Kejari Surabaya sekitar pukul 10.00. Mereka tiba setelah sebelumnya melalukan cek kesehatan di klinik Polrestabes Surabaya. Mereka didampingi oleh keluarga dan kuasa hukum masing-masing a. Setelah masuk dan mengisi sejumlah data mereka lantas keluar.

Namun dari tiga tersangka, hanya ada dua yang kembali bersama keluarganya. Mereka adalah tersangka M Jasin dan Sugianto. Keduanya menjadi tahanan kota. sedangkan Lukman Jakfar dibawa penyidik kejaksaan ke Rutan Klas 1 Surabaya di Kejaksaan Tinggi Jatim. "Pertimbangan usia kedua tersangka dan ada jaminan tak kabur dan menghilangkan barang bukti menjadi pertimbangan hakim untuk tak menahan mereka," ungkap Kanit Pidkor Iptu Sukram.  

Untuk diketahui, kasus tukar guling tanah ini terjadi pada tahun 2001, yakni semasa Wali Kota Surabaya dijabat Sunarto. Lahan Pemkot Surabaya, yang hendak ditukar oleh PT Abadi Purna Utama adalah tanah eks kas desa di Semolowaru, Kelurahan Manyar Sabrangan, seluas 90.000 meter persegi. Hal ini berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001.

Kemudian dalam realisasinya PT Abadi Purna Utama memberikan lahan pengganti yang berlokasi di Kelurahan Keputih seluas 56.487 meter persegi. Namun setelah dicek, ukuran tanah tersebut tak sesuai dengan perjanjian, ada selisihlahan 33.513 meter persegi, dalam proses tersebut. Sehingga menyebabkan Pemkot Surabaya menderita kerugian senilai Rp8 miliar. 

"Kerugian itu berdasarkan audit perhitungan kerugian negara di tahun 2001," imbuh Sukram.

Dia menyatakan, Polrestabes Surabaya telah menyelidiki kasus ini sejak tahun 2016. Di antaranya, telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, untuk mengaudit kerugian negara dari proses tukat guling tersebut. Kasus ini menyeret delapan tersangka, salah satu diantaranya adalah mantan Walikota Surabaya, Sunarto. Namun proses penyidikan terhadap empat tersangka tersebut dihentikan (SP3) sebab mereka meninggal dunia atau batal demi hokum.

Dalam perkara ini, keempat tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, dengan ancaman hukuman pidana minimal empat tahun penjara, dan denda maksimal Rp1 miliar. (yua)

(sb/yua/jek/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia