Selasa, 19 Feb 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Marak Kriminalisasi Guru, Dewan Bikin Perda

10 Februari 2019, 23: 56: 49 WIB | editor : Wijayanto

Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda

Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda (FAHTIA AINUR ROFIQ/RADAR GRESIK)

MARAKNYA kriminalisasi yang dialami para guru mendapat perhatian serius dari kalangan dewan. Komisi IV DPRD Gresik saat ini sedang membahas rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Harapannya, segala persoalan yang terjadi saat proses belajar mengajar tidak serta merta masuk dalam ranah hukum.

Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda mengatakan selama ini banyak guru yang harus berurusan dengan hukum karena memberikan hukuman kepada muridnya. Padahal, pemberian hukuman tersebut tujuannya untuk mendidik. "Ini kan banyak terjadi. Kalau terus-terusan seperti ini bagaimana para guru bisa maksimal memberikan pengajaran," ujarnya.

Dan yang terbaru, ada siswa di Wringinanom yang berlaku tidak sopan kepada gurunya karena mendapat teguran. Ini menjadi contoh bagaimana kondisi dunia pendidikan saat ini. "Makanya perlu ada payung hukum agar siswa tidak semena-mena kepada guru maupun sebaliknya," kata dia.

Menurut dia, di dalam ranperda perlindungam pendidik dan tenaga kependidikan nanti juga akan diatur bagaimana penyelesaian masalah yang terjadi antara guru dan muridnya. Kalau bisa jangan langsung ke ranah hukum. "Tetapi bisa melalui jalan musyawarah mufakat dengan melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," terangnya.

Sementara itu, untuk pembuatan rancangan perda terkait perlindungan guru tersebut sudah diserahkan kepada tim ahli untuk dilakukan penyesuaian dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setelah itu, akan dilakukan public hearing dan diserahkan kepada pimpinan. "Maret kemungkinan sudah bisa diparipurnakan dan dibahas lebih dalam melalui panitia khusus (pansus)," imbuh dia. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia