Rabu, 24 Apr 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Asosiasi Kepala Desa Gresik Tolak Biayai Fogging DBD

08 Februari 2019, 19: 06: 53 WIB | editor : Wijayanto

TOLAK BIAYAI FOGGING: AKD Kabupaten Gresik saat melakukan audiensi dengan DPRD Gresik beberapa waktu lalu.

TOLAK BIAYAI FOGGING: AKD Kabupaten Gresik saat melakukan audiensi dengan DPRD Gresik beberapa waktu lalu. (DOK/RADAR GRESIK)

GRESIK - Keinginan Dinas Kesehatan (Dinkes) agar fogging demam berdarah dengue (DBD) bisa dibiaya menggunakan anggaran desa ditolak Asosiasi Kepala Desa (AKD). Perkumpulan para kepala desa ini menilai kebijakan Dinkes terlalu berlebihan. Sebab, fogging merupakan tugas dari Dinkes bukan desa.

Ketua AKD Kabupaten Gresik Nurul Yatim mempertanyakan perencanaan yang dilakukan Dinkes Kabupaten Gresik. Sebab, baru memasuki Februari anggaran untuk fogging DBD ternyata sudah habis. “Seharusnya mereka bisa menghitung kebutuhannya, kenapa sekarang sudah habis,” ujarnya.

Pihaknya meminta Dinkes jangan terlalu berlebihan menilai anggaran desa. Jangan sedikit-sedikit persoalan dibebankan kepada anggaran desa. “Iya kami keberatan dengan rencana tersebut. Kalau anggaran desa digunakan untuk mengcover kebutuhan Dinkes, terus untuk program yang lain memakai anggaran apa,” terang dia.

Selain itu, anggaran desa juga rata-rata baru bisa dicairkan pada pertengahan tahun mendatang. Kalau sekarang untuk fogging dibebankan kepada desa, pihaknya harus menggunakan anggaran apa. “Mereka harusnya paham, anggaran desa cairnya kapan. Kalau sekarang jelas tidak ada desa yang punya anggaran,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Sekertaris Dinkes Gresik dr Mukhibatul Khusna mengatakan saat ini solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan desa. Yakni, untuk obat foggingnya Dinkes yang menyiapkan, tetapi untuk pembelian BBM baik solar maupun bensin serta upah tenaga dibayar desa.

“Ini salah satu solusi yang bisa diambil. Sebab, saat ini Dinkes hanya memiliki jatah obat fogging saja. Untuk anggaran penyemprotan sudah habis,” ujarnya.

Tahun ini Dinkes hanya menyiapkan anggaran fogging sebesar Rp 670 juta. Anggaran tersebut ternyata hanya cukup untuk melakukan fogging di 52 titik saja. “Sebenarnya jatah anggaran bisa untuk 90 titik. Tapi karena ada larangan menggunakan solar bersubsidi dan harus menggunakan solar DEX maka jumlah titik menjadi berkurang,” terangnya. (rof)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia