Senin, 18 Feb 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Pemkot Ingin Selesaikan Masalah Surat Ijo, tapi Terkendala Regulasi

08 Februari 2019, 12: 00: 59 WIB | editor : Wijayanto

STOP: Salah satu rumah milik warga Ngagel Tirto yang dipasang spanduk penolakan pembayaran retribusi surat ijo.

STOP: Salah satu rumah milik warga Ngagel Tirto yang dipasang spanduk penolakan pembayaran retribusi surat ijo. (GINANJAr ELYAS SAPUTRA/RADAR SURABAYA)

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupaya untuk menyelesaikan masalah Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau biasa disebut dengan Surat Ijo lewat penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No. 16 Tahun 2014 tetang pelepasan tanah aset Pemkot Surabaya.

Namun saat ini masih terkendala adanya regulasi tentang Barang Milik Daerah. Sehingga, pelepasan IPT harus patuh pada peraturan pemerintah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Hidayat Syah saat pressconference di Kantor Bagian Humas Pemkot mengatakan, regulasi surat IPT telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang (UU). Pertama, UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Keempat, Perda No. 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 2 Tahun 2013. Kelima, Perda No. 16 tahun 2014 Tentang Pelepasan Tanah Aset Pemkot Surabaya. Keenam Perda No. 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah.

“Izin Pemakaian Tanah (IPT) ini terbit di 31 kecamatan di Kota Surabaya, dengan total luasan sekitar 8.928.252 meter persegi,” kata dia dalam jumpa pers di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Kamis (7/2).

Ia menjelaskan sebelumnya Pemkot Surabaya telah memberikan solusi atas penanganan masalah IPT. Mulai dari memberikan keringanan pembayaran retribusi, pembebasan biaya retribusi untuk penggunaan fasilitas umum seperti Balai RW dan Masjid, hingga memberikan solusi terkait pelepasan IPT dengan batasan maksimal luas tanah 250 meter persegi.

“Upaya-upaya itu sudah kita tempuh, karena proses ini sudah banyak berjalan. Kita sama-sama berupaya untuk maksimal membantu masyarakat Surabaya,” terangnya.

Pemkot Surabaya sebelumnya juga telah melakukan konsultasi ke berbagai pihak termasuk Kemendagri agar pelepasan tanah aset tidak dengan ganti rugi 100 persen. Namun, hal ini ditolak karena pelepasan tanah aset harus patuh pada PP No. 6 Tahun 2006 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007.

Aturan itu menyebutkan bahwa pelepasan hak atas ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah. Kedua, perhitungan perkiraan nilai tanah yang dilepaskan dilakukan oleh penilai intern atau lembaga independen dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau harga umum setempat.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT), Maria Theresia Ekawati Rahayu menyampaikan pada prinsipnya pihaknya telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan atas tuntutan masyarakat selaku pemegang IPT/Surat Ijo. Tentunya, upaya penyelesaian yang dilakukan pemkot tidak bisa keluar dari peraturan hukum yang berlaku.

“Sehingga upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya itu menyesuaikan dengan regulasi, baik itu di tingkat pusat maupun daerah,” kata Rahayu.

“Kami berharap masyarakat tidak mudah untuk terpengaruh atas imbauan-imbauan atau upaya-upaya yang melanggar ketentuan, karena sampai dengan saat ini, peraturan-peraturan itu masih berlaku secara hukum. Artinya semuanya harus patuh dengan ketentuan itu,” tambahnya. (gin/jay)

(sb/gin/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia