Kamis, 21 Mar 2019
radarsurabaya
icon featured
Hukum & Kriminal Surabaya

9 Eks DPRD Kota Malang Dititipkan ke Tahanan Kejati Jatim

10 Januari 2019, 22: 15: 54 WIB | editor : Wijayanto

PINDAH SEL: Diana Yanti turun dari bus yang membawanya dan 8 tersangka kasus korupsi APBD Kota Malang lainnya.

PINDAH SEL: Diana Yanti turun dari bus yang membawanya dan 8 tersangka kasus korupsi APBD Kota Malang lainnya. (YUAN ABADI/RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menitipkan tersangka dugaan kasus suap pembahasan APBD Pemkot Malang ke Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Surabaya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Selasa (8/1).

Selanjutnya, sembilan eks anggota DPRD Kota Malang tersebut akan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Mereka,  Diana Yanti, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Bambang Triyoso, dan Ribut Harianto. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Richard Marpaung membenarkan adanya penitipan sembilan orang tersangka dari KPK.  Sebenarnya ada 12 tersangka, namun Richard mengatakan hanya sembilan yang dititipkan.

“Iya ada penitipan tahanan dugaan suap APBD Pemkot Malang. Jumlahnya sembilan," ungkap Richard.

Kesembilan tersangka datang di Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya di Kejati Jatim sekitar pukul 07.50 pagi. Setelah menjalani proses administrasi, mereka langsung menempati sel tahanan di Rutan Kejati Jatim.

Ditanya perihal ketiga tersangka lainnya, yakni Sugiarto, Een Ambarsari dan Hadi Susanto, Richard mengaku tiga tersangka lainnya dititipkan di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo.

Ditanya terkait jadwal persidangan kesembilan tersangka ini, mantan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Babel ini enggan menjelaskan.

Pihaknya mengaku perkara ini ditangani langsung oleh penyidik dari KPK. Kejati Jatim dalam hal ini hanya menerima titipan tersangka yang ditahan di Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya di Kejati Jatim.

“Kejati Jatim hanya sebatas menerima titipan tahanan dari penyidik KPK. Lebih lengkapnya silahkan konfirmasi ke KPK,” terang Richard.

Seperti diketahui, KPK menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Komisi anti rasuah itu menduga, para mantan anggota dewan ini menerima fee masing-masing Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari mantan Wali Kota Malang, Moch Anton.

Uang itu disinyalir terkait persetujuan penetapan APBD Pemkot Malang tahun 2015. Perkara ini juga menyeret mantan Wali Kota Malang Moch Anton, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan, Jarot Edy Sulistiyoni sebagai tersangka. (yua/rtn)

(sb/yua/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia