Selasa, 26 Mar 2019
radarsurabaya
icon featured
Sidoarjo

202 Lahan FR Belum Dibebaskan, Target Selesai Sebelum Mei

06 Januari 2019, 17: 49: 00 WIB | editor : Wijayanto

DIKEBUT: Pembebasan lahan Frontage Road (FR) ditargetkan selesai pada Mei 2019. Salah satunya di Kecamatan Buduran ini.

DIKEBUT: Pembebasan lahan Frontage Road (FR) ditargetkan selesai pada Mei 2019. Salah satunya di Kecamatan Buduran ini. (SATRIA NUGRAHA/RADAR SIDOARJO)

SIDOARJO - Pembebasan lahan untuk pembangunan Frontage Road (FR) kembali dilanjutkan tahun ini. Masih ada 202 bidang di delapan desa yang belum dibebaskan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berupaya untuk menyelesaikannya sebelum Mei 2019.

Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Judi Tetrahastoto mengatakan, nilai ganti rugi atau appraisal yang harus dibayarkan ke pemilik lahan memiliki batasan waktu. Maksimal enam bulan sejak ditetapkan. Penetapannya dilakukan pada November 2018.

Dia menjelaskan, besaran yang ditetapkan untuk setiap lahan berbeda-beda. Sekitar Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per meter. Harga tersebut berlaku hingga Mei tahun ini. Jika melebihi batas waktu, pemkab akan kembali menetapkan nilai appraisal yang baru.

"Selama enam bulan pasti sudah mengalami perubahan harga," katanya.

Untuk itu, pihaknya harus mempercepat proses pembebasan lahan. Bagi warga yang enggan dibayar diakuinya tidak mempersoalkan nilai appraisal. Mereka mempermasalahkan ukuran tanah yang terdampak FR. Menurut pemilik lahan, ukuran tanah yang dibebaskan luasnya berbeda dengan data tim appraisal. Dalam data warga tanah yang dibebaskan lebih luas.

Dinas PUPR bersama Kantor Pertanahan Sidoarjo dan tim appraisal pun turun ke lapangan untuk mengecek dan mengukur ulang lahan warga. Jika memang ada perbedaan, tim akan meralat besaran lahan yang terdampak. Setelah itu perubahan harga dilakukan dan secepatnya dilakukan pembayaran.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Sidoarjo Eko Priyanggodo mengatakan, pihaknya dan Dinas PUPR segera menggelar rapat. Pertemuan itu direncanakan berjalan minggu depan. "Untuk merancang pengukuran ulang," jelasnya.

Eko menjelaskan, dalam pengukuran ulang, tim appraisal akan didampingi warga. Data milik warga dan tim appraisal bakal dicocokkan. "Jika ada selisih langsung kami benahi," pungkasnya. (nis/rek)

(sb/nis/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia