Selasa, 22 Jan 2019
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Baru Sembilan Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK

09 Desember 2018, 13: 13: 49 WIB | editor : Wijayanto

UMP: Aksi buruh menuntut upah layak di Jatim beberapa waktu lalu.

UMP: Aksi buruh menuntut upah layak di Jatim beberapa waktu lalu. (DOK/JPC)

SURABAYA — Kepala Dinas Tenaga Kerja  dan Transmigrasi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo menyebut hingga saat ini baru 9 perusahaan yang mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2019.

Ia mengimbau agar perusahaan segera mengajukan penangguhan UMK selambat-lambatnya 31 Desember 2018.

Sebenarnya kalau mengajukan bulan Januari 2019 bisa saja, hanya saja kurang pas.

"Sebenarnya kita sudah mengundang dan melakukan sosialisasi kepada 81 perusahaan yang tahun lalu mengajukan penangguhan," ujarnya kepada Radar Surabaya, Sabtu (8/12).

Pria yang akrab disapa Himawan ini mengatakan sebenarnya yang mengatur kebijakan penangguhan ini adalah dewan pengupahan.

Dalam ketentuannya Disnakertrans harus menerima pengajuan penangguhan dari perusahaan yang tidak sanggup membayarkan UMK.

Namun ketidaksanggupan membayar UMK itu harus disertai dengan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan karyawan melalui pernyataan tertulis.

Pihak perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK juga harus menyampaikan neraca keuangan atau laporan keuangan perusahaan selama dua tahun terakhir, dan menyampaikan rencana kerja selama dua tahun ke depan.

Menurutnya pemerintah hanya melakukan legalisasi. Nantinya untuk mengaudit ini, dewan pengupahan akan melakukan survei.

Menurutnya survei ini diperlukan untuk mengetahui layak tidaknya perusahaan tersebut menangguhkan UMK 2019.

Selain survei, Dewan Pengupahan juga akan menemui buruh untuk menanyakan penangguhan ini. Hasilnya, akan dijadikan peraturan gubernur sehingga perusahaan tersebut layak menangguhkan UMK.

Himawan mengatakan jika perusahaan tidak sanggup membayar UMK tanpa mengajukan penangguhan UMK, maka akan terkena sanksi.

"Sebenarnya para pekerja harus melaporkan ke Disnaker kalau UMKnya belum dinaikkan. Nanti setelah itu dilakukan survey ke perusahaan tersebut. Disnaker ini sifatnya pasif kalau tidak ada laporan dari pekerja," ujarnya. (mus/nug)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia