Minggu, 16 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Kemenag Belum Tetapkan Biaya Haji

05 Desember 2018, 07: 20: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

MAMBRUR: Jamaah haji asal Indonesia saat tiba di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo.

MAMBRUR: Jamaah haji asal Indonesia saat tiba di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo. (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

SURABAYA – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tertipu dengan info pembayaran haji. Pasalnya hingga saat ini belum ada penetapan jumlah biaya haji untuk tahun 2019. 

Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kanwil Kemenag, Jamal mengatakan masyarakat yang ingin mengetahui info tentang haji bisa mengakses web milik Kemenag. Menurutnya hingga saat ini juga belum ada info tentang pelunasan bagi calon jamaah haji. 

“Bahkan ada yang bilang nanti pelunasannya dengan dollar, saya pastikan hingga saat ini belum ada ketentuan. Nanti akan ada Perpresnya, jadi kami mengimbau masyarakat untuk tenang,” katanya, Selasa (4/12).

Saat ditanya jumlah kuota calon jamaah haji di Jatim, Jamal memastikan jumlahnya sama dengan tahun lalu. Yakni sebanyak 35.351 jamaah. Meski demikian Jamal tidak mengelak saat ditanya apakah akan menambah kuota. 

“Ya, tapi kan baru minta. Disetujui atau tidak, menunggu hasilnya kedepan bagaimana,” jelasnya.

Jamal mengatakan saat ini fokus terhadap pelayanan haji. Ia menambahkan berdasarkan data Badan Pusat Statitik (BPS) Jatim terbaik seluruh Indonesia. “Meski demikian saat ini kami akan terus berinovasi dalam hal layanan yang lebih baik,” tambahnya.

Inovasi ini termasuk visa yakni prosesnya geometric di Asrama Haji menjelang pemberangkatan. Menurutnya prosesnya sangat cepat, sehingga calon jamaah haji tidak perlu kerepotan dalam mengurus visa. 

Sementara itu Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Jatim Ahmad Sofwan mengaku sangat siap membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah haji. Namun ia berharap pemerintah provinsi memberikan kebijakan tambahan yang sama seperti Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). 

Menurutnya masih banyak TPHD yang diisi oleh petugas dengan spesifikasi yang kurang jelas. “Artinya yang seharusnya mereka memberikan pelayanan yang baik untuk jamaah malah sebaliknya. KBIH sendiri merupakan mitra pemerintah juga memiliki pembimbing yang professional. Kami berharap agar ada kebijakan yang sama seperti pada TPHD untuk para pembimbing KBIH,” harapnya. (mus/rud)

(sb/jpg/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia