Minggu, 16 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Guru Bakal Wajib Masuk Delapan Jam Sehari

04 Desember 2018, 16: 45: 22 WIB | editor : Wijayanto

BERAT: Meski tersenyum, beban guru di Indonesia, khususnya di Gresik makin berat karena mereka diwajibkan untuk absen dan punya 40 jam mengajar dalam

BERAT: Meski tersenyum, beban guru di Indonesia, khususnya di Gresik makin berat karena mereka diwajibkan untuk absen dan punya 40 jam mengajar dalam seminggu. (FAJAR YULI YANTO/RADAR GRESIK)

GRESIK - Tugas dan kewajiban guru makin  besar. Bukan hanya diwajibkan mengajar minimal 40 jam dalam seminggu, namun sesuai Undang Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), mereka juga harus absen. Jika tidak maka ancamannya Tunjangan Profesi Guru (TPG) dipotong.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik, Mahin mengatakan pihaknya mengikuti aturan yang sudah diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

”Belum ada sosialisasi, tapi seluruh peraturan akan kami ikuti,” kataMahin.  

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74/2008 tentang guru telah mengatur bahwa kewajiban mengajar selama 24 jam tatap muka telah digantikan dengan kewajiban bekerja selama 40 jam dalam seminggu.

Kewajiban ini harus dilaksanakan agar guru bisa mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) setiap bulannya. Setelah dievaluasi, kewajiban mengajar selama 24 jam tatap muka menjadikan banyak guru ‘kejar tayang’ untuk sekadar menggugurkan kewajibannya mengajar. Beberapa guru, bahkan ada yang mengambil kelas di sekolah lain hanya untuk cepat-cepat memenuhi kebutuhan 24 jam. Dengan 24 jam tatap muka, akibatnya guru orientasinya mengajar, tidak lagi pendidikan.

Dengan pemberlakukan 40 jam atau delapan jam kerja, guru akhirnya melakukan fungsi pendidikan lainnya. Seperti merencanakan pembelajaran, lebih dekat berinteraksi dengan peserta didik, memotivasi, sampai mengetahui dan mempelajari karakter mereka.

Untuk sosialisasi dan penegakan aturan ini, Kemendikbud akan bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda). Ari menyebut, secara struktural, yang berwenang terhadap guru sebagai ASN adalah Pemda. Yakni pemerintah kota/kabupaten untuk SD dan SMP. Serta Pemerintah Provinsi untuk SMA/SMK. (jar/han)

(sb/jar/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia