Rabu, 12 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Bawaslu: Semua Parpol Langgar Aturan Pemasangan APK

27 November 2018, 14: 50: 23 WIB | editor : Wijayanto

SEMUA INGIN TAMPIL: Penggendara melintas tak jauh dari alat peraga kampanye (APK) di Jalan Kertajaya, Surabaya.

SEMUA INGIN TAMPIL: Penggendara melintas tak jauh dari alat peraga kampanye (APK) di Jalan Kertajaya, Surabaya. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya memperingatkan seluruh partai politik (parpol) di Kota Surabaya agar mentaati aturan kampanye.

Pasalnya, dari 16 partai politik, calon anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) semua diketahui melanggar peraturan kampanye terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Hadi Margi Sambodo mengatakan, seluruh parpol, lima calon anggota DPD serta Capres dan Cawapres yang memasang APK di Surabaya, diketahui melanggar surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (SK KPU) Kota Surabaya nomor 1567 tahun 2018 tentang aturan lokasi pemasangan, jenis, jumlah, dan ukuran APK.

“Menurut laporan yang ada, dari sembilan metode kampanye, pelanggaran yang paling marak tentang pemasangan APK di titik dan lokasi yang dilarang,” ujar Hadi.

Misalnya memasang reklame di taman, dan di pohon. Total ada 526 pelanggaran yang dilakukan.

Menurut data dari Bawaslu Kota Surabaya, pelanggaran pemasangan APK paling banyak dilakukan salah satu calon anggota DPD mencapai 112 pelanggaran, sedangkan pelanggaran paling sedikit dilakukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yakni hanya satu pelanggaran.

Selain pelanggaran terhadap SK KPU, penggunaan APK partai politik di Surbaya, juga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya nomor 2 tahun 2014. Perda tersebut mengatur tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

“Memasang (alat peraga kampanye, Red) di pohon. Lebih dari 50 persen APK, milik seluruh partai melanggar itu,” tambahnya. 

Untuk mengamankan APK parpol yang melanggar, Bawaslu bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Kota Surabaya. Tidak hanya diamankan, pelanggaran  terkait  APK yang dilakukan oleh parpol ataupun calon anggota DPD, juga terdapat sanksi berlaku.

Kepala Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Surabaya, Usman, menambahkan terdapat sanksi untuk para pelanggar. Sanksi yang diberikan akan bersifat bertahap.

Usman mengatakan, pemberian sanksi juga tergantung jumlah APK yang melanggar. Semakin banyak dan sering parpol atau calon yang melanggar, dapat berakhir dengan diskualifikasi.

“Kalau satu, dua kali sudah kita ingatkan tetap melanggar. Bisa didiskualifikasi dari pencalonan,” tandasnya. (tra/rud)

(sb/tar/jay/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia