Selasa, 26 Mar 2019
radarsurabaya
icon featured
Politik Sidoarjo

Bawaslu: ASN, Polri, dan TNI Wajib Netral

24 November 2018, 11: 55: 36 WIB | editor : Wijayanto

SINERGI: Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid (duduk) meninjau PPK Buduran.

SINERGI: Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid (duduk) meninjau PPK Buduran. (DOK/RADAR SIDOARJO)

SIDOARJO - Suhu politik nasional kian menghangat jelang pemilihan umum (pemilu) tahun depan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sidoarjo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi pesta demokrasi lima tahunan itu.

Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid juga mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, hingga kepala desa/lurah agar tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Netralitas itu menjadi salah satu fokus perhatian bawaslu. “Kalau dilanggar, maka ada sanksi pidana,” katanya.

Haidar menambahkan, partisipasi berbagai elemen masyarakat dalam rangka pengawasan ikut membantu proses pemilu. Harapannya, proses demokrasi itu semakin berkualitas. “Masyarakat bisa mengawasi penyelenggaraan pemilu. Mulai dari tahap pemuktahiran data, verifikasi faktual, kampanye, dan sebagainya. Kalau ada informasi, silakan disampaikan ke bawaslu. Pada prinsipnya kami selalu terbuka,” kata Haidar.

Sosialisasi pengawasan pemilu sebelumnya juga dilakukan Bawaslu Sidoarjo kepada kalangan ormas dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Sidoarjo. Di antaranya, Muhammadiyah, NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU, Karang Taruna, KNPI, Pemuda Pancasila, hingga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Bawaslu menekankan pentingnya kampanye yang sehat tanpa isu SARA (suku, agama, ras, golongan) dan politik uang.

Masyarakat diimbau terlibat langsung dalam setiap tahapan penyenggaraan pemilu. Termasuk tahapan kampanye yang saat ini tengah berlangsung. Menurut Haidar, masa kampanye pemilu 2019 ini berlangsung sangat panjang. Hampir tujuh bulan hingga jelang pencoblosan pada 17 April 2019.

Selain itu, kampanye saat ini pertama kali menggabungkan pemilu legislatif dan pemilu presiden. "Tentu banyak aturan yang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Maka, sosialisasi kepemiluan perlu dilakukan terus-menerus," katanya.

Menurut Haidar, personel Bawaslu Sidoarjo sangat terbatas. Sementara objek yang harus diawasi sangat banyak dan beragam. Wilayah Kabupaten Sidoarjo juga sangat luas.

Meliputi 18 kecamatan dan 353 desa/kelurahan. Karena itu, bawaslu merasa kewalahan untuk mengawal pesta demokrasi ini. “Tanpa peran serta masyarakat, pengawasan tidak akan berjalan maksimal," tuturnya. (vga/rek)

(sb/vga/jay/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia