Sabtu, 15 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Gresik

UMK Jatim 2019 di Ring I Naik 8,03 Persen

17 November 2018, 13: 54: 34 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi

Ilustrasi (DOK/JPC)

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) secara bersamaan yang berlaku mulai Januari 2019. UMK 2019 ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 188/665/KPTS/013/2018, sedangkan UMSK melalui SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/666/KPTS/013/2018.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov Jatim Aries Agung Paewai mengatakan, penetapan SK Gubernur Jatim tentang UMK 2019 tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.  Selain itu, pertimbangannya juga melihat upah realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan yang ditetapkan melalui SK Gubernur Jatim.

“Disamping itu juga karena memperhatikan rekomendasi bupati/walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi Jatim serta pertumbuhan ekonomi dan perkiraan inflasi tahun 2019,” ujar Aries Paewai, Jumat (16/11).

Aries mengatakan dari 38 kabupaten/kota di Jatim, 16 kabupaten/kota yang masuk dalam area ring I ditetapkan naik sesuai formula pusat sebesar 8,03 persen. Sedang 22 kabupaten/kota lainnya ditetapkan diatas 8,03 persen.

“Penetapan tersebut diambil melalui diskresi Pak Gubernur agar tidak terjadi disparitas yang tinggi antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain,” terangnya. 

Lebih lanjut Aries menjelaskan, UMK 2019 tersebut ditetapkan dan hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut. Selain itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK.

“Jika pengusaha tidak mematuhi ketentuan tersebut maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan UMK, maka bisa mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK kepada Gubernur Jatim melalui Kepala Disnakertransduk Provinsi Jatim, yaitu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Sementara untuk SK UMSK 2019 menurut Aries, keputusan tersebut ditetapkan hanya berlaku untuk Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Jenisnya pun bervariatif sesuai jenis sektor dan sub sektor usahanya.

Untuk Kota Surabaya, besarannya lebih tinggi dari UMK sebesar 7 hingga 9 persen. Lalu Kabupaten Sidoarjo lebih besar dari UMK sebesar 6 hingga 9 persen. “Sama halnya UMK, ketentuan yang dikeluarkan bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMSK, maka dilarang mengurangi dan menurunkan upah,” pungkasnya. (mus/rud)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia