Sabtu, 15 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Target APBD Sidoarjo 2019 Tak Sesuai RPJMD

17 November 2018, 12: 36: 29 WIB | editor : Wijayanto

BERI PERHATIAN: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Moh Syafi’ AM (dua dari kiri).

BERI PERHATIAN: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Moh Syafi’ AM (dua dari kiri). (DOK/RADAR GRESIK)

GRESIK – DPRD Gresik menyoroti penurunan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Pasalnya, sesuai hasil penggedokan Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), target APBD jauh di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan.

Dari data yang berhasil dihimpun, target APBD 2019 hanya ditetapkan sebesar Rp 3,132 trilun atau turun dari draf awal KUA-PPAS yang direncanakan Rp 3,2 triliun. Besaran target ini jauh di bawah RPJMD perubahan yang menetapkan APBD 2019 diangka Rp 3,4 triliun.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Moh Syafi’ AM mengaku cukup menyayangkan rendahnya target APBD 2019 yang dicanangkan pemerintah. Apalagi, nilainya masih di bawah RPJMD hasil perubahan. “ Padahal, target di RPJMD sudah dilakukan penurunan. Ternyata masih juga tidak mencapai target tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, kalangan dewan sudah mengupayakan agar target APBD terus mengalami kenaikan. Tetapi memang anggaran perimbangan dari pemerintah pusat yang terus mengalami penurunan.

“Terbukti, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan sebesar Rp 903 miliar mengalami kenaikan dari target PAD tahun 2017 lalu. Dua sektor pendapatan yang menjadi primadona terus kami genjot, misalnya pajak yang ditarget Rp 575 miliar dan Retribusi Rp 80,1 miliar,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Komisi II bidang keuangan dan pertanian DPRD Gresik Jumanto mengatakan memang penurunan target APBD disebabkan karena menurunnnya dana perimbangan pusat.

“Namun, kami masih fokus mencari tahu kenapa dana perimbangan bisa mengalami penurunan. Sebab, daerah-daerah lain malah mengalami kenaikan,” ungkap dia.

Ditambahkan, untuk perkiraan awal menurunnya anggaran perimbangan karena Pemkab Gresik lemah dalam melakukan lobi ke pusat. Sehingga, anggaran-anggaran perimbangan banyak dialihkan untuk daerah lain. “Seharusnya pemkab bisa memahami itu. Kalau kita tidak bisa mengusulkan program dengan baik maka anggaran dari pusat juga akan menurun,” tegasnya. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia