Minggu, 16 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Inilah Poin-Poin Gugatan Ex-Panwaslu Jatim ke DKPP

10 November 2018, 15: 51: 33 WIB | editor : Wijayanto

GUGAT BAWASLU: Sejumlah mantan anggota Panwaslu Jatim menunjukkan surat gugatan kepada Bawaslu Jatim.

GUGAT BAWASLU: Sejumlah mantan anggota Panwaslu Jatim menunjukkan surat gugatan kepada Bawaslu Jatim. (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bondowoso Joko Rudi menjelaskan, ada beberapa hal yang disampaikan terkait aduan para mantan anggota Panwaslu Jatim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Antara lain, Bawaslu dianggap tidak profesional, karena hampir semua yang menjabat sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota saat ini, satu organisasi yang sama dengan komisioner di Bawaslu RI maupun Bawaslu Jatim.

“Ketidakprofesionalan Bawaslu Jatim lainnya yaitu, mengadakan uji kepatutan dalam waktu kurang dari satu jam. Padahal hasil uji kepatutan ini menjadi dasar bawaslu RI untuk menetapkan komisioner di Kabupaten/Kota,” papar Joko.

Sementara itu, mantan anggota Panwaslu Kota Surabaya Novli Thyssen mengatakan, Bawaslu juga dianggap tidak independen. Karena dari salah satu komisioner yang ditetapkan di Kabupaten Trenggalek terbukti telah menandatangani perjanjian untuk mengawal pencalegan Edi Baskoro Yudhoyono ke DPR RI dari Partai Demokrat.

Komisioner tersebut menandatangani perjanjian di atas materai dan sudah beredar luas sejak 2017. “Tapi komisioner seperti ini malah ditetapkan menjadi Bawaslu di kabupaten,” tegasnya.

Novli dan kawan-kawannya meminta DKPP mengungkap masalah dugaan bocornya soal seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota tahun 2017 yang telah diadukan oleh salah satu komisoner di Kabupaten Malang, Namun, aduan itu malah dicabut oleh pengadu.

“Kami menduga pencabutan pengaduan bocornya soal itu, karena pengadu dijanjikan untuk ditetapkan menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Malang,” jelasnya.

Ia  sangat mengharap DKPP bisa jernih dan adil melihat persoalan rekrutmen Bawaslu Kab/Kota di Jatim. Ia menyatakan, dari data yang dimilikinya, banyak komisioner yang ditetapkan tidak memiliki pengalaman kepemiluan, atau belum mengundurkan diri dari jabatan/pekerjaan lain.

Menurutnya, pengaduan ini sekaligus juga mengadukan janji-janji pimpinan Bawaslu Jatim melalui Whatsapp Group (WAG)  Panwaslu Jatim yang menyatakan akan mempertahankan dan merekomendasikan semua Panwaslu yang telah ditetapkan oleh UU nomor 15 tahun 2011.

“Jatim tercatat sebagai pemegang rekor terbanyak yang tidak meloloskan (komisioner) existing. Di daerah lain paling hanya 7, 10, tapi Jatim 38. Dan yang tidak ditetapkan lagi di luar Jatim itu, terkena masalah etika DKPP,’’ tambahnya. Kalau di Jatim, yang kena pengaduan DKPP, hasil gugatan MK malah menjabat kembali.

“Beberapa kali bawaslu RI maupun Bawaslu Jatim telah diadukan ke DKPP, kami mohon pengaduan ini bisa memberikan sanksi yang sepadan dengan pelanggaran etika yang telah dilakukan Bawaslu di pusat maupun di Jatim, karena yang dilanggar selain etika adalah Undang-undang,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Jatim Muhammad Amin yang dihubungi melalui telepon selulernya belum memberikan jawaban. Bahkan melalui pesan WA juga belum memberikan balasan. (mus/jay)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia