Minggu, 18 Nov 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Mantan Panwaslu Jatim Adukan Bawaslu RI dan Jatim ke DKPP

Jumat, 09 Nov 2018 19:31 | editor : Wijayanto

GUGAT BAWASLU: Sejumlah mantan anggota Panwaslu Jatim menunjukkan surat gugatan kepada Bawaslu Jatim.

GUGAT BAWASLU: Sejumlah mantan anggota Panwaslu Jatim menunjukkan surat gugatan kepada Bawaslu Jatim. (ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA)

SURABAYA – Sejumlah mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Timur mengadukan Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jatim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Lembaga pemilu ini diduga melanggar Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya pasal  565 ayat 1 dan ayat 2.

Mantan anggota Panwaslu Bondowoso Joko Rudi mengatakan, pasal 565 terkait proses seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota itu menyebutkan hasil seleksi Panwaslu yang dibentuk berdasarkan UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dapat ditetapkan menjadi anggota Bawaslu sepanjang memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh UU. Persyaratan tersebut diatur dalam Perbawaslu nomor 10 tahun 2018.

“Kami merupakan Panwaslu Kab/Kota yang dibentuk oleh UU 15 tahun 2011. Dalam UU nomor 7 tahun 2017 bisa ditetapkan kembali menjadi anggota Bawaslu Kab/Kota, tetapi oleh Bawaslu RI atas masukan Bawaslu Jatim, hak-hak kami yang dijamin oleh UU tersebut dihilangkan,” katanya Jumat (9/11).

Joko mengatakan ada 38 orang mantan Panwaslu yang akhirnya tidak digunakan lagi oleh Bawaslu RI maupun Bawaslu Jatim tanpa alasan yang jelas.

“Kami memasukkan surat gugatan ini sekitar tiga bulan yang lalu, tepatnya 17 September 2019. Kemudian baru-baru ini kami sudah mendapatkan undangan dari DKPP untuk sidang di Jakarta pada 13 November 2018,” ungkap pria bertubuh kurus ini. (mus/jay)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia