Minggu, 18 Nov 2018
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Tak Memberi Dampak, BPWS Terancam Dibubarkan

Jumat, 09 Nov 2018 15:46 | editor : Wijayanto

INDAH: Jembatan Suramadu saat malam hari. BPWS sampai saat ini belum berhasil memberi sentuhan pengembangan pada wilayah di sekitar.

INDAH: Jembatan Suramadu saat malam hari. BPWS sampai saat ini belum berhasil memberi sentuhan pengembangan pada wilayah di sekitar. (DOK/RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Setelah Jembatan Suramadu digratiskan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, rupanya juga berdampak terhadap Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS). Lembaga yang didirikan sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tersebut terancam dibubarkan. Salah satu alasannya, BPWS selama ini tidak memberikan dampak positif terhadap pengembangan wilayah Suramadu.
Ancaman dibubarkannya BPWS juga terlihat dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang enggan memberikan subsidi untuk kapal penyeberangan di Pelabuhan Ujung - Kamal. Menurutnya, tidak perlu ada back up melalui jalur laut. "Setiap ada perubahan kebijakan pasti ada yang dikorbankan. Kenapa mesti jalan dua-duanya. Siapa yang mau lewat jalur laut kalau aksesnya lebih lama," katanya.
Menurut pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini dengan kebijakan seperti ini, tugas BPWS akan selesai dengan sendirinya, pasalnya sudah tidak ada lagi yang dikelola. "Apalagi yang mau dikembangkan, selesai sudah," tegasnya, Kamis (8/11).
Pakde Karwo menambahkan, kalau untuk mengelola wilayah Surabaya dan Madura sudah masuk ranahnya teritori. "Artinya sudah menjadi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi," imbuhnya.
Saat ditanya bagaimana nasib karyawan setelah BPWS benar-benar ditutup, Pakde Karwo menjawab dengan santai. "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengatur semua ini, semuanya sudah dihitung," katanya.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi B DPRD Jatim Agus Maimun. Menurutnya, BPWS sangat relevan untuk dibubarkan setelah ada penggratisan Jembatan Suramadu dan kerjanya tidak sesuai dengan amanah Perpres. "BPWS mendapatkan tugas untuk mengembangkan 600 hektar di wilayah Surabaya dan 600 hektar di wilayah Madura. Namun hingga kini saya minta roadmap hasil kerjanya, tidak kunjung diberikan," paparnya.
Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim ini menilai perlu adanya evaluasi. Pasalnya tidak ada progres kinerja yang dilakukan BPWS. "Nah kalau pembubaran kami hanya bisa mengusulkan, tapi yang bisa membubarkan cuma presiden," tegasnya
Dari data yang diperoleh Radar Surabaya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008, BPWS bertugas melaksanakan pengusahaan jembatan tol Suramadu dan jalan tol timur Surabaya (simpang Juanda-Tanjung Perak). Selain itu lembaga ini juga mengusahakan pelabuhan peti kemas di Pulau Madura, serta membangun dan mengelola wilayah kaki jembatan sisi Surabaya (600 hektar), wilayah kaki jembatan sisi Madura (600 hektar).
Selain itu BPWS juga memiliki tugas mengelola kawasan khusus di Bangkalan, juga di atas lahan seluas 600 hektar. Bahkan BPWS juga memfasilitasi dan menstimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jatim, serta membangun jalur lintas utara-selatan dan jalan penghubung di Madura. (mus/nur)

(sb/mus/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia