Minggu, 18 Nov 2018
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Pemkab Tolak Buat Perbup Biaya Program PTSL

Jumat, 09 Nov 2018 15:15 | editor : Wijayanto

RAPAT: Bagian Hukum, Dinas Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat menggelar rapat terkait PTSL.

RAPAT: Bagian Hukum, Dinas Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat menggelar rapat terkait PTSL. (FAHTIA AINUR ROFQ/RADAR GRESIK)

GRESIK – Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menolak untuk membuat peraturan bupati (perbup) tentang biaya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pasalnya, seluruh pihak meminta agar di dalam perbup besaran biaya diatur melebih surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri.

"Kami tidak punya dasar untuk menyetujui usulan perbup itu. Sampai sekarang kami juga belum pernah menerima surat resminya dari BPN," kata Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Pemkab Gresik, Nurlailie Indah, Kamis siang (8/11).

Selain tak ada surat resmi, tentu pihaknya akan tetap berhati-hati. Karena harus tetap dipertimbangkan melalui kajian hukum secara mendalam. “Kami jelas tidak berani, sebab sesuai dengan SKB jelas ditentukan besarannya sebesar Rp 150 ribu,” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Gresik Imam Nawawi mengatakan, terkait besaran biaya sebesar Rp 150 ribu jelas tidak mencukupi. Sehingga, pihaknya meminta agar nilai Rp 150 ribu tersebut ditambah. “Seperti di daerah lain, ada yang membuat perbup nominalnya lebih besar,” katanya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Gresik Edy Santoso mengatakan pihaknya bakal melakukan rapat kembali bersama Bagian Hukum, Dinas Pertanahan dan BPN terkait persoalan ini. “Tapi dalam rapat tersebut kami juga akan menghadirkan kepolisian dan kejaksaan untuk meminta pertimbangan,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi I Ruspandi Sunaryo. Menurut dia, sebelum mengeluarkan rekomendasi, komisi I bidang hukum memang harus berhati-hati. Karena terdapat aturan di atasnya, yaitu SKB 3 Menteri. "Dan di dalam SKB 3 Menteri ini sebenarnya juga sudah diusulkan perubahan (besaran, Red) terkait biaya, tapi sampai sekarang masih belum selesai," tandasnya.

Adapun aturan lainnya juga terdapat surat edaran (SE) Gubernur. Namun isinya lebih lentur dibandingkan SKB 3 Menteri. Besaran biaya yang dibebankan kepada warga atau pemohon, disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

Kendati demikian, pihaknya tak berani hanya mengacu SE Gubernur. Sebab bertolak belakang dengan SKB 3 Menteri, yang jelas-jelas menetapkan Rp 150 ribu. "Tadi disebutkan untuk beberapa keperluan tekhnis di lapangan, kira-kira biayanya sekitar Rp 300 ribu," imbuhnya. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia