Minggu, 18 Nov 2018
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Sidoarjo

Rapat Buntu, Nilai UMK Sidoarjo Belum Bisa Dipastikan

Kamis, 08 Nov 2018 18:35 | editor : Wijayanto

BELUM PASTI: Pekerja di salah satu pabrik di kawasan Waru.

BELUM PASTI: Pekerja di salah satu pabrik di kawasan Waru. (SATRIA NUGRAHA/RADAR SIDOARJO)

SIDOARJO - Besaran nilai upah minimum kabupaten (UMK) Sidoarjo tahun depan hingga saat ini belum juga disepakati. Dewan pengupahan kemarin (7/11) melakukan rapat, tapi menemui jalan buntu. Baik pengusaha dan serikat pekerja masih mempertahankan usulan nilai UMK masing-masing.

Hasilnya, pemkab mengusulkan dua nilai UMK ke Pemprov Jatim. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja (Hubinsaker) Dinas Tenaga Kerja Koifin mengatakan, dalam rapat kemarin, dewan pengupahan mencoba mencari titik temu.

Serikat pekerja mengusulkan nilai UMK 2019 di angka Rp 4.125.000. Angka itu berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan pekerja.

Sedangkan pengusaha berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Perhitungan UMK berdasarkan formulasi, pertumbuhan ekonomi ditambah laju inflasi. Hasilnya Rp 3.864.696,20.

Dengan adanya perbedaan tersebut. dewan pengupahan tidak bisa memutuskan usulan UMK. Dua nilai upah tersebut akan disampaikan ke Bupati Saiful Ilah. "Nantinya Pak Bupati yang akan berkirim ke Pemprov," jelasnya.

Setelah itu, nilai UMK akan dikirimkan ke Gubernur Jatim Soekarwo. Koifin memperkirakan, dua nilai UMK itu dikirimkan bersamaan. Nantinya Gubernur Soekarwo

yang akan menentukan.

Sekretaris Apindo Sidoarjo Samsul Arifin menjelaskan, pihaknya tetap berpedoman pada regulasi pemerintah. Sesuai dengan perhitungan, nilai UMK yang didapatkan besarnya Rp 3,8 juta. "Kami mengikuti aturan yang sudah ada," katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidoarjo Sukiyanto mengatakan, kenaikan UMK perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi. Sebab, saat ini sebagian besar perusahaan tengah menghadapi persoalan yang sulit.

Sukiyanto berharap persentase penambahan upah pekerja itu tidak memberatkan  pengusaha. "Nilai UMK harus dihitung berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015," tegasnya. (nis/rek)

(sb/nis/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia