Minggu, 18 Nov 2018
radarsurabaya
icon featured
Gresik

Angka Kemiskinan di Gresik Masih Tinggi

Rabu, 07 Nov 2018 15:03 | editor : Wijayanto

KEMISKINAN: Presiden Joko Widodo saat menyerahkan bantuan PKH kepada ribuan orang tidak mampu di kabupaten Gresik awal tahun lalu.

KEMISKINAN: Presiden Joko Widodo saat menyerahkan bantuan PKH kepada ribuan orang tidak mampu di kabupaten Gresik awal tahun lalu. (DOK/RADAR GRESIK)

GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik kembali menyoroti kinerja pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Dari data yang dihimpun anggota dewan, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik mencapai 12 persen. Angka ini sangat tinggi bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten Gresik.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Nur Saidah mengatakan dibandingkan dengan Sidoarjo angka kemiskinan di Gresik terbilang sangat tinggi. Angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo hanya 6,8 persen. Padahal, jumlah penduduknya mencapai 2,2 juta jiwa.

“Bahkan, angka kemiskinan di Gresik masih kalah dibandingkan Jombang dan Mojokertoyang hanya di kisaran 9 persen,” ujarnya.

Dikatakan, Kabupaten Gresik dengan jumlah penduduk hanya 1,4 juta. Namun, angka kemiskinan masih 12,8 persen. Artinya, ada sekitar 168 ribu warga yang masuk kategori miskin. “Kami harus segera mencari solusi,” katanya.

Menurut dia, pesatnya pertumbuhan industri seharusnya dibarengi dengan rendahnya angka kemiskinan. Sebab, angka kemiskinan menjadi salah satu tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. “Saat ini kami sedang menyusun aturan tentang penanggulangan kemiskinan,” ungkapnya.

Ada tiga poin penting yang akan dimasukkan dalam rancangan perda. Salah satunya, terkait pendataan. Pendataan warga miskin masih perlu diperbaiki. Sebab, selama ini sering terjadi kesalahan dalam pendataan. Akibatnya, bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran.

Pendataan harus benar-benar dilakukan secara objektif. Orang yang benar-benar miskin akan dimasukkan dalam kategori miskin. Sedangkan orang yang mampu, akan dicoret kalau memang ada yang terdaftar sebagai warga miskin.

Setelah pendataan, program-program penanggulangan kemiskinan harus disiapkan. Hal itu perlu pembahasan bersama pemkab. Khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Seperti, Dinas Sosial (Dinsos), dinas pendidikan (Dispendik) dan dinas kesehatan (Dinkes). ”Baru yang terakhir kesiapan anggaran,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Khoirul Huda menyatakan ranperda terkait penaggulangan kemiskinan sudah diusulkan di badan pembentukan perda (Bapemperda). Karena itu, Komisi IV terus melakukan studi banding untuk menyempurnakan aturan tersebut. (rof/ris)

(sb/rof/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia