Minggu, 18 Nov 2018
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Catat, Remunerasi Pemerintan Provinsi Jatim Berlaku Tahun Depan

Selasa, 06 Nov 2018 08:45 | editor : Abdul Rozack

ilustrasi

ilustrasi (net)

SURABAYA – Rencana pemberlakuan remunerasi yang dilakukan oleh Pemerintan Provinsi Jatim saat ini masih dalam pembahasan. Bahkan pembahasan tersebut sudah masuk dalam daftar prioritas  Rancangan APBD (RAPBD) 2019.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Anom Surahno mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan remunerasi yang di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov. “Saat ini masih dalam pembahasan. InsyaAllah tahun 2019 program remunerasi ini akan mulai,” ujarnya kepada Radar Surabaya, Senin (5/11).

Pria yang pernah menjabat sebagai Kabiro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim ini mengatakan remunerasi itu merupakan amanat Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN),  pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak serta menjamin kesejahteraan ASN. 

“Dengan remunerasi tunjangan pegawai (diluar gaji dan tunjangan pokok,Red) dihitung berdasarkan kinerja pegawai. Sedangkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) seperti lembur uang rapat dan lain sebagainya akan dihilangkan,” tegasnya.    (mus/rud)

(sb/jpg/jek/JPR)

 TOP

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia