Senin, 10 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Sulit Data Penghuni Apartemen, DPRD Surabaya Akan Panggil Pengelola

23 Oktober 2018, 07: 00: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

CARI SOLUSI: Pengendara melintas tak jauh dari bangunan apartemen di kawasan Menur Pumpungan, Surabaya. Selama ini Dispendukcapil masih kesulitan mela

CARI SOLUSI: Pengendara melintas tak jauh dari bangunan apartemen di kawasan Menur Pumpungan, Surabaya. Selama ini Dispendukcapil masih kesulitan melakukan pendataan atau pengurusan dokumen kependudukan penghuni apartemen, karena di sana taka da RT maupun (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya selama ini mengakui bahwa masih kesulitan untuk melakukan pendataan bagi warga yang tinggal di apartemen. Tidak adanya rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) disebut menjadi salah satu belum terakomodirnya dokumen kependudukan mereka.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Suharto Wardoyo mengakui, selama ini kepengurusan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP) harus menggunakan rekomendasi RT dan RW. “Lah ternyata dalam apartemen itu belum terbentuk kepengurusan RT dan RW. Akhirnya minta surat pengantar ke RT dan RW sekitar apartemen,” ujar pria yang akrab disapa Anang tersebut, Senin (22/10).

Disinilah pokok permasalahan tersebut. Rata-rata, lanjut Anang, para ketua RT dan RW di sekitar apartemen enggan mengeluarkan surat pengantar dengan alasan tidak tahu kondisi di dalamnya. Dipendukcapil Surabaya memahami masalah tersebut. Akhirnya pihak dinas pun melakukan pendataan sendiri bagi mereka yang memiliki hak milik atas apartemen itu.

Maka dari itu, Dispendukcapil Surabaya mengusulkan pada Panitia Khusus (Pansus) Raperda Kependudukan DPRD Surabaya agar ada kewajiban bagi pengelola melaporkan kondisi data kependudukan di dalam apartemen. Paling tidak ada laporan perihal jaminan tempat tinggal. Dalam hal ini jika tidak bisa ditandatangani oleh ketua RT, dapat dilakukan pengelola apartemen.

“Itu alternatif, bukan kumulatif, jika yang terjadi ketua RT dan RW tidak bisa (mau) memberikan surat pengantar dokumen kependudukan,” urainya.

Rupanya usulan tersebut mendapar koreksi dari anggota Pansus Raperda Kependudukan Mochamad Machmud. Menurutnya, jangan sampai dengan adanya kata, atau pengelola apartemen, justru memberikan celah bagi para penghuni apartemen untuk memanfaatkan siapaun yang masuk dalam kategori manajemen guna mempermudah pengurusan dokumen kependudukan.

“Jangan sampai petugas keamanan dijadikan RT atau pengawas. Petugas keamanan kan juga masuk dalam manajemen atau pengelola. Jangan sampai mereka bisa membantu penghuni untuk bikin data kependudukan. Bisa rusak negara ini,” kata Machmud.

Politisi Partai Demokrat itupun mengakui, kepemilikan dokumen kependudukan pada penghuni apartemen memang sangat dibutuhkan. Karena banyak juga pemilik apartemen yang bukan warga Surabaya, bahkan warga negara asing tinggal menetap. Tidak hanya tinggal bersama dengan keluarga, tetapi memperkerjakan pembantu.

Maka dari itu, pemkot harus sebisanya untuk melakukan pendataan. “Kalau tidak memungkinkan membuat RT di dalam apartemen. Ya turunlah ke RT dan RW disekitar. Supaya sosialisasi ke masyarakat sekitar. Kalau memang memenuhi syarat membuat RT disitu, bikinlah RT. RW-nya ikut di warga sekitar,” bebernya.

Pansus Raperda sendiri dijadwalkan segera memanggil 50 pengelola apartemen. Semuanya akan diajak bicara untuk mencari solusi yang terbaik. (bae/nur)  

(sb/bae/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia