Rabu, 12 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Langgar Permen PUPR, 68 Kios Stren Kali Jagir Dibongkar

21 September 2018, 14: 13: 05 WIB | editor : Wijayanto

AREA SEMPADAN SUNGAI: Dengan menggunakan backhoe petugas merobohkan bangunan liar (bangli) di Jalan Barata Jaya, Surabaya, Kamis (20/9). Sebanyak 68 bangli dirobohkan oleh petugas gabungan karena berdiri di lahan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.

AREA SEMPADAN SUNGAI: Dengan menggunakan backhoe petugas merobohkan bangunan liar (bangli) di Jalan Barata Jaya, Surabaya, Kamis (20/9). Sebanyak 68 bangli dirobohkan oleh petugas gabungan karena berdiri di lahan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. (Suryanto/Radar Surabaya)

SURABAYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov Jawa Timur menertibkan 68 kios di stren kali Jagir, Jalan Barata Jaya, Kamis (20/9). Pasalnya, bangunan tersebut telah melanggar Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pengaturan Sempadan Sungai.

Dalam penertiban tersebut, tim gabungan dari Satpol PP Jatim, Satpol PP Surabaya, PLN dan tim dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas menerjunkan sebanyak 600 orang. Tidak ada perlawanan yang berarti. Hanya terlihat beberapa pemilik kios mengangkut barang mereka sendiri. Sedangkan sebagian besar bangunan sudah dikosongkan.  

Kepala Satpol PP Jawa Timur Budi Santoso mengatakan, pembongkaran ini dilakukan atas permintaan BBWS karena telah dianggap melanggar Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pengaturan Sempadan Sungai. Kedepan, bekas bangunan di bantaran Sungai Jagir itu akan diubah menjadi taman. “Kelihatannya ke taman untuk keindahan dan meningkatkan ekonomi kreatif,” ujar Budi saat ditemui di lokasi.

Perlu diketahui, sesuai Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015, garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan minimal berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai dengan kedalaman tiga meter. Kemudian garis sempadan paling sedikit berjarak 15 meter untuk kedalaman lebih 3 meter sampai 20 meter. Dan paling sedikit berjarak 30 meter untuk kedalaman di atas 20 meter paling sedikit berjarak 30 meter.

Atas dasar permen itulah, Budi mengaku telah mendapat surat untuk melakukan penertiban di kawasan Barat Jaya. “Sebelumnya meminta ke Pemprov Jatim untuk ditertibkan. Saya belum masuk (menjabat), tapi kok diam. Terus mengadakan peringatan. Peringatan pertama, sosialisasi 2017 awal, ternyata setelah disosialisasikan tetap saja,” bebernya.

Karenanya, lanjut Budi, BBWS selaku pemilik wilayah melayangkan surat peringatan I tertanggal 1 Juli 2017 untuk diminta menertibkan sendiri pemilik kios. Namun, usaha tersebut rupaya juga tidak digubris. Surat peringatan II dikeluarkan tanggal 31 Agustus 2017, hingga akhirnya surat peringatan III pada 11 Januari 2018 dilayangkan. “Itu saya sudah masuk (menjabat Kasatpol PP Jatim saat surat peringatan III dikeluarkan). Akhirnya saya urus dan lakukan sosialisasi,” tuturnya.

Tidak ada pergerakan untuk merapikan bangunan di stren Kali Jagir, maka BBWS pun meminta Satpol PP melakukan penertiban. Sebagai penegak perda dan permen, Satpol PP Jatim pun melaksakannya. “Sekitar 68 PKL bangli (bangunan liar) ditertibkan. Sebab, ini melanggar perda atau perkada. Dan Bu Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismharini) memberi lampau hijau untuk dilanjutkan hingga kedepan (hingga Jalan Barata Jaya 16),” sebutnya.

Namun, untuk penertiban yang ada di Jalan Barata Jaya 16, Budi menyebutkan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan BBWS. Hal ini dikarenakan bangunan yang berdiri di wilayah itu kebanyakan adalah rumah. Perlu ada solusi jika memang harus memindahkannya.

“Tapi disana karena rumah tangga, berarti pemda kita harus siapkan rusun. Lah kita masih mendata rusunnya ada berapa kamar yag dibutuhkan, berapa keluarga. Sesuai rapat awal dengan BBWS (nanti tetap ditertibkan), karena ini adalah wilayah sungai semua,” urainya.

Tetapi, terlebih dahulu, pihaknya bakal melakukan negoisasi serta sosialisasi terhadap bangunan yang tersisa belum dilakukan pembongkaran. Pihaknya berencana menerjunkan tim dari Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya guna melakukan pendekatan terlebih dahulu.

 (bae)

(sb/bae/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia