Minggu, 16 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

KPU Jatim Bersikeras Coret Pencalegan Mantan Napi Korupsi

15 September 2018, 13: 29: 01 WIB | editor : Wijayanto

Ilustrasi Kantor KPU Jatim

Ilustrasi Kantor KPU Jatim (NET)

SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur tetap bersikeras tidak akan meloloskan calon legislatif (caleg) mantan napi korupsi. Alasannya, sesuai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai caleg, belum dibatalkan.

"Daftar Calon Tetap (DCT) 2019 akan ditetapkan tanggal 20 September 2018 mendatang. Jika hingga batas penetapan belum ada putusan judicial review, maka caleg mantan napi korupsi harus rela namanya dicoret dari DCT. Kebijakan KPU Pusat hingga saat ini tetap menolak caleg eks napi korupsi. Jadi ya harus dicoret,” papar Komisioner KPU Jatim Muhammad Arbayanto, Jumat (14/9).

Hal ini menyikapi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar memenangkan gugatan yang diajukan Ketua DPD Partai Golkar Edy Muklison, terkait mantan koruptor yang dilarang maju oleh KPU setempat sebagai caleg.

Sebelumnya, Edy Muklison dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Blitar karena berstatus mantan napi korupsi. Edy sempat terjerat kasus korupsi sertifikasi tanah masal saat menjabat sebagai Kades Jambewangi Selopuro pada tahun 2005.

Dalam pembacaan putusan sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu, komisioner Bawaslu menyatakan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang (UU). Bawaslu mengabulkan seluruh permohonan pemohon dengan berpijak pada UU Nomer 7 tahun 2017 tentang syarat Bakal Calon Legislatif (Bacaleg).

Arbayanto menuturkan, pihaknya akan menunggu putusan Mahkamah Agung. Saat ini Mahkamah Agung tengah mengkaji uji materi terhadap PKPU Nomor 20 tahun 2018 tersebut. “Uji materi ini muncul karena Bawaslu sudah meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019," jelasnya.

Dari data yang diperoleh Radar Surabaya,  KPU Jatim memutuskan 1.600 caleg memenuhi syarat, sementara 70 caleg tidak memenuhi syarat. Sebelumnya, total bacaleg yang mendaftar sebanyak 1.670 orang.

Arbayanto menyebut kalau Partai Hanura menjadi paling banyak calegnya yang dicoret. "Dari 120 caleg yang didaftarkan, ada sebanyak 30 caleg Hanura dinyatakan tidak memenuhi syarat," ujarnya.

Ia mengatakan banyaknya caleg yang TMS lantaran yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan surat keterangan (suket) dari pengadilan negeri. "Padahal, suket tersebut sangat penting menjadi rujukan KPU," (mus/nur)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia