Senin, 24 Sep 2018
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Inspektorat Temukan 41 Guru Dapat Dana Jaspel Ganda

Jumat, 07 Sep 2018 16:58 | editor : Wijayanto

Sigit Sugiharto

Sigit Sugiharto (ISTIMEWA)

SURABAYA - Inspektorat Surabaya menemukan 41 guru SMP swasta mendapatkan dana jasa pelayanan (jaspel) ganda. Inspektorat menyerahkan temuan tersebut kepada dinas pendidikan untuk melakukan penindakan lebih lanjut.

Temuan Inspektorat Surabaya tersebut merupakan hasil audit terhadap SMP swasta. Kepala Inspektorat Surabaya Sigit Sugiharto mengatakan, dari hasil audit ditemukan tiga macam penyalahgunaan dana jaspel. Di antaranya, dana penyaluran yang tidak sesuai, penerimaan ganda di dua sampai tiga sekolah dan sekolah yang mengajukan nama guru sudah tak aktif.

“Ada 41 guru yang terdeteksi menerima dana double. Ada yang menerima dari dua sekolah, ada juga yang menerima dari tiga sekolah,” ujar Sigit, hasil dari pemeriksaan kepada 1.400 guru, Kamis (6/9).

Diakuinya, beberapa guru memang mengajar di sejumlah sekolah. Hal ini dikarenakan kewajiban mengajar 24 jam untuk mendapat tunjangan profesi guru (TPG). Namun, menurut Sigit, seharusnya penerimaan dana jaspel diperoleh dari sekolah induk. Meski dia mengajar di dua sekolahan, uang yang diterima hanya satu.  

“Dari seribu guru lebih itu kita periksa satu-satu. Kan SPJ ada di dinas pendidikan. Kami tempukkan ternyata ada yang double itu. Mereka dapat di sekolah A dan juga dapat di sekolah B. Kita pakai sistem IT. Ternyata ada 24 yang dapat double itu,” bebernya.

Selain mendapatkan dana jaspel ganda, lanjut Sigit, temuan lainnya adalah penerimaan yang tidak sama antara surat pertanggungjawaban dengan diterima. Hanya dirinya tidak merinci berapa jumlah guru yang penerimaan dana jaspel tidak sesuai. “Yang disalurkan di SPJ Rp 1,5 juta, tapi diterima Rp 800 ribu. Ini sedang kami telusuri,” ungkapnya.

Dugaan sementara tidak penuhnya penerimaan dana jaspel beberapa dibagikan kepada para guru yang belum mendapat gaji cukup. Namun, terlepas dari itu, Sigit menegaskan bahwa bagaimanapun penyaluran yang tidak sesuai ini melanggar hukum.

Untuk itu, pihaknya akan menelusuri terus perkara ini. Begitu juga dengan adanya pelanggaran sekolah yang mengajukan nama guru fiktif. Orangnya tak lagi mengajar tetapi tetap diajukan untuk mendapat dana jaspel.

“Yang kami audit ini adalah dana jaspel di APBD 2017. Sebab yang tahun sebelumnya belum ada dana jaspel. Harapannya ke depan ada perbaikan. Selain itu audit ini juga berangkat dari adanya temuan seperti sekolah swasta yang harusnya gratis karena sudah dapat jaspel mengapa masih menarik ke siswa, ternyata justru terungkap banyak temuan,” ungkap Sigit. (bae/no)

(sb/bae/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia