Senin, 24 Sep 2018
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Menpan RB Apresiasi Kinerja Pemprov Jatim

Selasa, 04 Sep 2018 15:24 | editor : Wijayanto

SAKIP A: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Jatim Soekarwo.

SAKIP A: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Jatim Soekarwo. (ISTIMEWA)

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengimbau agar nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) harus memberikan dampak pada indeks kepuasan masyarakat. 

“Kewajiban pemerintah itu untuk menyejahterakan masyarakat melalui pelayanan publik. Oleh karena itu, SAKIP-nya harus A. Sebab, nilai tersebut ada dampaknya terhadap kepuasaan publik yang tinggi,” ujar Pakde Karwo saat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Zona Integritas (ZI) dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Kantor Gubernur Jawa Timur Lantai 8, Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (3/9) pagi.

Seperti diketahui, SAKIP Pemprov Jatim yang memperoleh nilai A, memberikan kepuasaan masyarakat nilai 81 persen. Demikian pula pada tingkat OPD, nilai SAKIP RSU  untuk dr. Saiful Anwar Malang memberikan efek nilai kepuasan masyarakat 85,08 persen.

“SAKIP mengatur kinerja instansi pemerintah, sehingga lembaga bisa memilih fokus program terkait kesejahteraan masyarakat. Dengan lebih fokus maka bisa diketahui pembiayaan yang perlu dan prioritas, tidak perlu dan tidak prioritas. Dampaknya bisa menjadi lebih efisien. Dengan langkah fokus itu kesejahteraan meningkat sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kalau SAKIP-nya bagus, prioritasnya bagus, maka masyarakat menjadi puas,” kata pria yang mendapatkan gelar doktor di Universitas Diponegoro Semarang tahun 2004 ini.

Pakde Karwo menambahkan nilai SAKIP tidak hanya berdampak pada kepuasan masyarakat, namun juga memiliki dampak pada perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI. Selain itu, pencapaian berbagai indikator pada semester I tahun 2018 ikut membaik pula. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,52 persen, Indeks Gini 0,379, Indeks pembangunan gender 90,76, persentase penduduk miskin 10,98 persen, serta indeks pembangunan manusia (IPM) 70,27.

“Biasanya pertumbuhan yang tinggi, menimbulkan disparitas tinggi. Di Jatim dengan SAKIP yang baik, membuat pertumbuhan tinggi tetapi kesenjangan atau disparitasnya rendah,” jelasnya.

Menurutnya, dampak yang diperoleh dari SAKIP ini tidak terlepas dari peran organisasi perangkat daerah/OPD yang terus membenahi kinerja di instasi masing-masing. Tujuannya untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Berdasarkan data, perkembangan nilai SAKIP Pemprov Jatim dari tahun 2014-2017 terus mendapatkan peringkat A. Adapun susunan nilainya yakni tahun 2014 sebesar 75,20 , tahun 2015 sebesar 80,04, tahun 2016 sebesar 81,14, dan tahun 2017 sebesar 81,21.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin mengatakan Jawa Timur adalah provinsi pertama yang dikunjunginya setelah dilantik menjadi menteri. “Saya jauh-jauh datang ke mari hanya ingin mengetahui secara langsung akuntabilitas kinerja terbaik yang dimiliki Jawa Timur,” ujarnya.

“Saya sangat mengapresiasi, Pemprov Jatim berperan aktif dalam membangun komitmen para kepala daerah, serta membina penerapan SAKIP se-Jatim. Dari 38 kabupaten/kota di Jatim terdapat sebanyak 33 kabupaten/kota atau 87 persen memperoleh predikat B ke atas untuk SAKIP,” imbuhnya.

Syafruddin mengatakan program Pakde Karwo menjadi rujukan nasional. Yang artinya mengindikasikan bahwa Pemprov Jatim menjalankan fungsi pembinaan bagi kabupaten dan kota secara baik. “Selain itu, Pemprov Jatim dan kabupaten maupun kota se-Jatim mampu menunjukkan efektivitas dan efisiensi kerja birokrasi,” jelasnya. (mus/no)

(sb/jpg/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia