Senin, 24 Sep 2018
radarsurabaya
icon featured
Surabaya
Tak Memenuhi Syarat dan Salah Alamat

Gugatan Class Action Dolly Ditolak

Selasa, 04 Sep 2018 08:00 | editor : Abdul Rozack

TOLAK GUGATA: Sambil membawa contoh hasil kerajinan, warga yang menolak gugatan Class Action menggelar aksi didepan kantor PN Surabaya, Senin (3/9).

TOLAK GUGATA: Sambil membawa contoh hasil kerajinan, warga yang menolak gugatan Class Action menggelar aksi didepan kantor PN Surabaya, Senin (3/9). (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Gugatan class action yang diajukan massa Front Pekerja Lokalisasi (FPL) terhadap pemkot Surabaya kandas, Senin (3/9). Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya resmi menolak gugatan itu. Berdasarkan keputusan hakim, gugatan senilai Rp 270 miliar tersebut belum memenuhi syarat dan salah alamat.  

Yuan Abadi-Wartawan Radar Surabaya

Putusan ditolaknya gugatan itu diketok ketua majelis Dwi Winarko di ruang Cakra, PN Surabaya. Menurut Dwi ditolaknya gugatan itu lantaran tidak memuat unsur terkait mekanisme gugatan class action sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur gugatan ini. “Selain itu, seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujar ketua majelis Dwi Winarko saat bacakan putusan. 

Terpisah, kuasa hukum tergugat M. Fajar dari pihak pemkot mengaku bersyukur atas ditolaknya gugatan itu. Dia menilai sudah sepatutnya jika gugatan itu ditolak. Sebab, gugatan itu sudah tidak sesuai dengan persyaratan Mahkamah Agung (MA) yakni pasal 53 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986. 

“Alhamdulillah gugatan tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan persyaratan MA, dan kami siap apabila gugatan ini dilanjutkan ke PTUN,” tegasnya.

Menanggapi  putusan itu, kuasa hukum penggugat Nain Suryono mengatakan seharusnya majelis hakim mempelajari hak ekonomi yang dilakukan pemerintah itu. Sebab kebijakan itu dirasa tak mengena kepada penggugat lantaran mereka selama ini hak-hak ekonominya tak perpenuhi.  

“Intinya mereka (penggugat, Red) tidak keberatan terkait penutupan lokalisasi itu namun hal itu berdampak pada kesejahteraan dan ekonomi warga. Sebenarnya biarkanlah mereka yang membuka warung, parkir, dan sebetulnya pemkot mendorong hal itu, tetapi faktanya seluruhnya ditutup,” tandasnya. 

Mengenai persyaratan yang tidak sah, Nain mengatakan jika mekanisme pengajuan gugatan yang harus ke PTUN itu tidak mungkin.  Sebab dalam pengajuan itu diatur dalam pasal 90 UU PTUN jika class action harus diajukan setidaknya 90 hari setelah kebijakan itu diterapkan pemkot.  “Nah penutupan ini kan sejak tahun 2014, tentu tidak mungkin,” ungkapnya.(*/no)

(sb/yua/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia