Rabu, 26 Sep 2018
radarsurabaya
icon featured
Gresik
Unjuk Rasa Petani Garam Gresik

Desak Pemerintah Razia Garam Impor

Rabu, 15 Aug 2018 10:11 | editor : Aries Wahyudianto

Aksi unjukrasa petani garam di Kantor Pemkab Gresik diwarnai dengan tabur garam di jalan.

Aksi unjukrasa petani garam di Kantor Pemkab Gresik diwarnai dengan tabur garam di jalan.

Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Gresik (FPPG) berunjukrasa di Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Gresik. Mereka menuntut pemerintah menghentikan impor garam serta merazia garam impor yang masih ada di Gresik.

AKSI pengunjurkasa itu berlangsung mulai pukul 10.00. Mereka mendatangi Kantor Pemkab Gresik, namun dihadang Satpol PP dan polisi di pintu gerbang. karena tertahan, mereka kemudian membentangkan poster dan berorasi di depan pintu gerbang. Dalam orasinya, perwakilan petani garam itu menuntut agar pemerintah berperan aktif terhadap peredaran garam impor yang masih banyak dijumpai dipasar.

Koordinator Aksi, Joni Ediyan Susanto mengatakan, Diskoperindag Gresik harus turun ke lapangan untuk merazia garam impor. Alasannya, hingga kini masih banyak dijumpai garam impor, khususnya produksi PT Garindo Sejahtera Abadi. “Ini menandakan peran pemerintah daerah tidak serius dalam menangkal peredaran garam impor,” ujarnya.

Dikatakan, selama ini Diskoperindag Gresik disinyalir membiarkan praktek produksi garam impor. Ini dibuktikan dengan digerebeknya gudang dan pabrik garam oleh aparat Bareskrim Mabes Polri awal Juni 2018 lalu.

“Sudah jelas perusahaan itu berdiri di Gresik. Kenapa selama ini tidak ditindak oleh pemerintah daerah. Disamping itu, produk garam yang bermasalah itu, sampai saat ini masih banyak dijumpai dipasaran. Kerja Diskoperindag selama ini apa,” tegasnya.

Kepala Diskoperindag Gresik, Agus Budiono saat menemui perwakilan pendemo mengatakan, pihaknya belum berani mengambil tindakan tegas. Sebab, kewenangan untuk menarik garam impor dari pasaran merupakan tugas kementrian.

“Urusan garam itu menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan. Kita hanya sebatas mendampingi dan mengawasi saja,” kata Agus Budiono.

Dia menegaskan, demo yang dilakukan oleh perwakilan petani garam ini salah alamat. Terlebih lagi, merk garam yang dimaksud itu diproduksi dalam kalangan usaha menengah ke atas.

“Yang mengeluarkan ijin untuk usaha skala menengah ke atas itu sudah kewenangan Provinsi atau Pusat. Jadi kalau kita didesak untuk mencabut ijin terhadap produk garam yang dimaksud tentu salah alamat,” pungkasnya.(fir/yud/ris)

(sb/fir/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia