Rabu, 19 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Gresik
Kasus Sunat Dana BPJS

Potensi Kerugian Negara Capai Rp 8 M

08 Agustus 2018, 10: 18: 00 WIB | editor : Aries Wahyudianto

Kejaksaan menyita laptop, komputer dan handhpone di Dinkes Gresik untuk pengusutan lebih lanjut.

Kejaksaan menyita laptop, komputer dan handhpone di Dinkes Gresik untuk pengusutan lebih lanjut. (YUDHI/RADAR GRESIK)

Kasus penyunatan dana kapitasi BPJS Kesehatan untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) diperkirakan mencapai Rp 4 miliar. Angka itu didapat dari potongan 10 persen oleh kadinkes dari 32 puskesmas yang ada di Gresik.

Sementara itu, sepanjang 2016 hingga 2017, BPJS Kesehatan sudah mengucurkan dana kapitasi sebesar Rp 81,7 miliar. Rinciannya, untuk 2016 sebesar Rp 40,8 miliar. Kemudian setahun berikutnya 2017, dana kapitasi yang dicairkan sebesar Rp 40,8 miliar.

"Jadi selama 2 tahun, BPJS Kesehatan sudah mengucurkan dana sebesar Rp 81,7 miliar. Kalau mau ambil rata, jika terbukti menyunat 10 persen, maka dana hasil sunatan bisa tembus Rp 8 miliar," kata salahsatu penyidik di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik yang enggan disebutkan namanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, Pandu Pramoekartiko saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penyidikan. Untuk sementara, jumlah uang yang diketahui hasil penyunatan sebesar Rp 500 juta. Itu dihitung dari kesaksian 8 kepala puskesmas. "Kalau kerugiannya miliaran, kami belum memastikan. Sebab pemeriksaan masih berlangsung," terang Kajari Gresik.

Ditegaskan, saat ini pihaknya masih memindai data (cloning) dari hard disk dan hand phone. Kemudian, meneliti dokumen yang bisa dambil dari dinkes. Sedangkan dokumen yang terkait akan diambil.

"Untuk data yang tidak akan kami kembalikan sesuai fisik aslinya apabila sudah selesai. Pihaknya  juga masih mendalami kasus dugaan penyelewengan Dinkes Pemkab Gresik soal dana kapitasi BPJS Kesehatan.

"Pemeriksaan masih kami fokuskan ke sejumlah saksi, untuk kasus ini akan kami selesaian secepatnya. Dan untuk mendapat dua alat bukti baru bisa mengahrah ke siapanya akan saya panggil," katanya.

Sejumlah kepala puskesmas yang diduga dimintai dana sunatan kapitasi oleh Dinkes menutupi persoalan ini. Radar Gresik mendatangi Puskesmas Alun-alun, Puskesmas Nelayan, Puskesmas Kebomas dan Puskesmas Manyar, tidak ada satupun yang memberikan keterangan. Baik kepala maupun staf mengaku tidak tahu.

"Kepala puskesmas tidak ada di tempat. Soal dana kapitasi, kami tidak tahu, silakan tanyak ke Dinkes saja," kata salahsatu staf Puskesmas Kebomas.

Ditempat terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan, Syaifudin Ghozali mengungkapkan, sebelum kejaksaan menyelidiki, dia pernah mengingatkan Kadinkes dr Nurul Dholam agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Salahsatunya, meminta jatah dari dana Kapitasi BPJS.

“Saya baru 4 bulan di menjabat, jadi tidak tahu apa-apa soal kasus ini. Namun saat awal masuk dulu saya pernah mengingatkan bahwa saya tidak mau melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar aturan,” kata Syaifudin.

Ditambahkan, dia juga pernah mengancam akan mengundurkan diri kjika kadinkes masih meminta jatah ke Puskesmas yang ada di Gresik. “Sejak awal saya sampaikan ke kepala dinas atau ke bawahan. Perbuatan yang melanggar aturan harus di stop, jika tidak saya mundur,” tegasnya.

Sementara itu Wabup Qosim minta Kadinkes dr Nurul Dholam kooperatif. Qosim mengaku terkejut mendengar informasi bahwa ruang bawahannya (Kadinkes) digeledah oleh Kejari Gresik kemarin.

“Tadi pagi (Kadinkes) memberikan informasi kepada saya terkait apa yang terjadi. Saya hanya berpesan agar mengikuti semua proses hukum yang sedang berjalan dengan kooperatif dan wajar,” ujarnya.

Selain itu Qosim juga meminta kepada dr Nurul Dholam agar menyiapkan data-data yang berkaitan dengan kasus yang menjeratnya saat ini.  “Intinya bolanya saat ini ada di Kejaksaan, sehingga sebagai pimpinan saya serahkan semuanya kepada penegak hukum agar bekerja secara profesional,” tandasnya. (fir/yud/ris)

(sb/rof/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia