Rabu, 19 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Surabaya

Pemprov-Dewan Sepakat Kucurkan Rp 500 M Dukung Spin Off Bank Jatim

06 Agustus 2018, 17: 24: 54 WIB | editor : Wijayanto

RAMAH: DPRD Jatim dan Pemprov Jatim bakal menyuntikkan dana Rp 500 miliar ke Bank Jatim untuk mendukung pembentkan bank umum syariah Bank Jatim.

RAMAH: DPRD Jatim dan Pemprov Jatim bakal menyuntikkan dana Rp 500 miliar ke Bank Jatim untuk mendukung pembentkan bank umum syariah Bank Jatim. (dok/radar surabaya)

SURABAYA - DPRD Jatim bersama dengan Pemprov Jatim akhirnya sepakat untuk menyuntikkan dana Rp 500 milliar ke Bank Jatim. Rencananya, dana spin off bank umum syariah (BUS) Bank Jatim ini masuk dalam penganggaran APBD 2019.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, suntikan dana segar pada Bank Jatim sangatlah memungkinkan dimasukkan dalam APBD 2019. Mengingat pada tahun depan anggaran tidak lagi terbebani pendanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub). 

“Saya o ptimis pada 2019 BUS Bank Jatim bisa terealisasi. Apalagi masyarakat Jatim sudah menunggu kehadiran BUS. Dan yang terpenting di APBD 2019 ini, APBD sudah tidak terbebani dengan urusan Pilgub,” ujar Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut, Minggu (5/8).

Perlu diketahui, dana Rp 500 milliar dibutuhkan untuk terbentuknya bank syariah. Dengan penambahan penyertaan modal tersebut, kemudian diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menambah dana yang sebelumnya sudah ada sebesar Rp 520 milliar.

Penambahan penyertaan modal ke Bank Jatim itu sudah ditunggu sejak lama. Ketua Komisi C DPRD Jatim Anik Maslachah mengatakan, ada ketentuan setoran dana penyertaan modal sebesar Rp 1 triliun yang disyaratkan oleh OJK. Ketentuan penyertaan modal itu sulit direalisasi karena beban keuangan Provinsi Jatim saat ini belum memungkinkan untuk mengeluarkan dana APBD sebesar Rp 1 triliun.

"Belakangan Bank Jatim siap urunan Rp 500 miliar untuk memenuhi dana penyertaan sebesar Rp 1 triliun. Namun tetap berat mengucurkan dana Rp 500 miliar untuk saat ini.  Jangankan Rp 500 miliar,  Rp 100 miliar saja berat,” kata Anik.

Politisi PKB ini melanjutkan, sebenarnya ada solusi untuk memenuhi syarat penyertaan modal tanpa membebani keuangan daerah. Solusi itu adalah dengan mencicil dana penyertaan modal selama lima tahun atau Rp100 Miliar per tahun. Namun sayangnya,  opsi itu ditolak oleh OJK. Karena OJK mensyaratkan dana penyartaan modal disetor sekaligus.

Anik pun berharap Pemprov memasukkan anggaran penyertaan modal untuk BUS Bank Jatim pada APBD tahun ini. Optimisme ini didasarkan atas tidak ada konsentrasi pembiayaan pemprov tahun ini. Berbeda dengan tahun lalu yang masih ada tanggungan Pilgub.

“Walaupun OJK membatasi sampai 2020, namun kita tetap berusaha 2019 dapat direalisasikan. Apalagi Pemprov Jatim sudah tidak ada tanggungan. Diupayakan syarat pendirian BUS dengan dana setor Rp v1 triliun sudah ada di awal 2019 mendatang, dengan dana setor Rp 1,2 triliun,” pungkasnya. (bae/rud)

(sb/bae/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia