Kamis, 16 Aug 2018
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Proyek Underpass, Ada Pengembang yang Bayar Lunas, Ada yang Separo

Sabtu, 04 Aug 2018 08:20 | editor : Abdul Rozack

DEADLINE BERAKHIR: Suasana hearing Komisi C DPRD Surabaya dengan pengembang yang turut menyumbang CSR pembangunan underpass, namun perwakilan dari REI

DEADLINE BERAKHIR: Suasana hearing Komisi C DPRD Surabaya dengan pengembang yang turut menyumbang CSR pembangunan underpass, namun perwakilan dari REI tak hadir. (VEGA DWI ARISTA/RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Deadline 10 hari kepastian komitmen pengerjaan underpass di bundaran Mayjen Sungkono tidak dilakukan oleh Real Estate Indonesia (REI) Jatim. Dalam hearing yang dilaksanalan oleh Komisi C DPRD Surabaya, Jumat (3/8), REI tidak bisa memberikan kepastian jawaban karena tidak hadir dalam hearing tersebut.

Dalam hearing itu hanya dihadiri sejumlah pengembang yang ikut menyumbang proyek underpass. Di antaranya CitraLand, Pakuwon, Bukit Mas dan Grand Sungkono Lagoon. Para pengembang juga telah memberikan dana CSR itu ke REI untuk dikelola guna membangun underpass. Nominal yang diberikan ada yang sudah lunas dan dibayar separo.

Salah satu perwakilan dari CitraLand Dana mengatakan, CitraLand sudah memberikan dana sekitar Rp 4,7 miliar dari anggaran Rp 10 miliar yang diwajibkan oleh REI. CitraLand komitmen untuk membayar penuh kewajiban CSR tersebut jika REI juga beriringan untuk menyelesaikan underpass. "Kami ingin underpass diselesaikan agar kemacetan bisa diminimalisir," katanya.

Menurutnya, REI juga harus bisa menarik CSR dari pengembang lain. Sehingga, pembangunan underpass yang masih 40 persen bisa segera diselesaikan. "Kita siap bayar sisa kekurangan," terangnya.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan, pihaknya masih mendata jumlah pengembang yang sudah urunan dan lunas membayar ke REI. Nantinya, dalam hearing selanjutnya Komisi C akan meminta klarifikasi ke REI terkait jumlah anggaran yang sudah diterima. "Kuncinya di REI. Malah pengembang ada yang sudah lunas," katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, komitmen REI memang harus kita desak untuk menyelesaikan underpass. Kepastian berapa pengembang yang punya komitmen untuk menyelesaikan underpass juga harus ada. "Kita tidak ingin REI lari dari tanggung jawab," ucapnya.

Menurutnya, kepastian penyelesaian underpass memang harus ada dari REI. Dikarenakan proyek underpass itu tidak akan masuk ke APBD 2019 untuk dibiayai Pemkot Surabaya. "Jika diusulkan ke APBD akan kita tolak," tegasnya.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat REI akan dipanggil lagi untuk memberikan jawaban kepastian pembangunan underpass. Sehingga, proyek corporate social responsibility (CSR) yang molor hingga tiga tahun bisa diselesaikan. "Kejelasan pembangunan underpass sangat dibutuhkan," ucapnya.

Seperti diketahui, REI berkomitmen membangun underpass yang diperkirakan menelan anggaran Rp 74,3 miliar. Melalui anggaran CSR dari pengembang sekitar, REI berkomitmen menyelesaikan jalan pemecah kemacetan itu. Namun, hingga sekarang proyek itu baru rampung 40 persen dan mangkrak hingga tiga tahun. (vga/nur)

(sb/vga/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia