Senin, 10 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Gresik
Alokasi Gas Dicabut Kementrian SDM

Gresik Migas Bakal Gulung tikar

03 Agustus 2018, 11: 34: 44 WIB | editor : Aries Wahyudianto

Karena tidak mendapat jatah gas, Gresik Migas hanya jualan jasa penyewaan alat.

Karena tidak mendapat jatah gas, Gresik Migas hanya jualan jasa penyewaan alat. (DOK/RADAR GRESIK)

Kementerian ESDM memastikan alokasi gas untuk PT Gresik Migas dicabut. Kondisi ini memaksa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Gresik banting setir jualan jasa persewaan alat.

Direktur Utama PT Gresik Migas mengakui, alokasi gas sebesar 5 MMBTU yang diperoleh GM dari Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) dicabut Kementerian ESDM. Jatah tersebut diserahkan langsung ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

"Itu karena PGN saat ini memiliki fasilitas pipa distribusi hingga ke end user atau pembeli langsung," terang Bukhori.

Dikatakan, pihaknya tidak punya fasilitas tersebut. Jika diminta menyediakan, pihaknya tidak sanggup membangun. Sebab, investasinya pasti sangat besar. "Sehingga alokasi yang menjadi jatah kami dicabut dan dialihkan ke Perusahaan Gas Negara (PGN),” ujarnya.

Ketua Forum Komunikasi BUMD Migas Hilir Indonesia itu mengaku, dengan dicabutnya alokasi gas ini maka praktis saat GM hanya bisa menjual gas dari blok Lengowangi sebesar 2 MMBTU.  Dia meminta bupati dan DPRD Gresik campur tangan dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang lokal konten.

Perda ini, kata dia, nantinya akan mengatur keterlibatan perusahaan daerah dalam kegiatan jual beli gas di Gresik. Termasuk didalamnya juga mengusulkan konspe Domestic Participating Obligation (DPO).

“Kami tidak ingin bernasib sama seperti Gresik Samudra. Maka dari itu kami terus mencari akal agar bisa bertahan. Sementara yang kami punya adalah fasilitas Gas Matering Station, ini yang sedang kami tawarkan ke PGN agar disewa. Istilahnya BUMD harus diberdayakan,” katanya.

Terpisah, Humas SKK Migas Jabanusa, Dony Ariyanto mengungkapkan, pemerintah terus berupaya agar harga gas yang dinikmati end user bisa sangat murah. Salah satunya dengan memotong mata rantai penjualan gas.

“Pemerintah memang mengharapkan jual beli langsung ditangani satu operator baik dari hulu sampai hilir. Dengan demikian gas yang dinikmati konsumen akan lebih murah,” ujarnya.

Sedangkan terkait tawaran GM yang meminta agar alatnya disewa oleh PGN, Dony mengaku pihaknya tidak mempunyai kewenangan berbicara untuk hal tersebut. “Kalau BUMD meminta agar alatnya disewa, itu menjadi kewenangan masing-masing perusahaan gas,” jelasnya.

Sementara itu, Sales Area Head PGN Area Surabaya-Gresik Misbachul Munir mengaku, pihkanya belum mendengar kabar perihal dicabutnya alokasi gas GM. Selain itu, Munir juga mengaku tidak tahu jika GM meminta perusahaannya untuk menyewa fasilitas metering station.

“Saya justru baru mendengar informasi ini. Namun untuk urusan yang ada di hulu saya tidak bisa memberikan tanggapan,” katanya. (fir/ris)

(sb/fir/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia