Sabtu, 20 Oct 2018
radarsurabaya
icon featured
Ekonomi Gresik

Pengusaha Keluhkan Kepengurusan SLF

Rabu, 01 Aug 2018 14:24 | editor : Aries Wahyudianto

Meski sudah proses pembangunan, pemerintah masih mempersulit perizinan SLF.

Meski sudah proses pembangunan, pemerintah masih mempersulit perizinan SLF. (FIRMANSYAH/RADAR GRESIK)

Para pengusaha di Gresik berharap pemerintah mempemudah proses kepengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sebab, SLF itu menjadi syarat bagi pengusaha mall maupun perhotelan untuk melakukan operasional.

General Manager PT Raya Bumi Nusantara Permai (NBRP) pengelola Icon Mall Gresik, Ryan Sudrajat mengatakan, pihaknya sudah mengajukan permohonan dokumen SLF. Namun hingga saat ini Pemkab Gresik belum bisa menerbitkannya.

“Kami ingin gedung milik ini diaudit sebagai bukti bahwa pengusaha taat peraturan. Namun saat ini izin belum diterbitkan,” katanya.

Jika kondisi ini dibiarkan, kata Sudrajat, dikhawatirkan menganggu kegiatan operasional Icon Mall. Sebab, SLF merupakan dokumen yang harus dikantongi sebelum izin operasional diterbitkan. 

“Sebenarnya kami sudah mengantongi Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP). Kalau ingin jadi pengusaha nakal, kami bisa tidak mengurus SLF itu. Sebab, izin di atasnya sudah kami kantongi,” tandasnya

General Manager Pesonna Hotel, Joko S Widijanto mengaku pihaknya lama mengurus dokumen SLF. Anehnya, izin operasional hotel terus turun lebih dulu ketimbang izin laik fungsi.

“Seingat saya dulu kami pernah mengurus bahkan syarat untuk mendapatkan SLF juga sudah kami penuhi namun sampai saat ini belum diterbitkan. Coba nanti akan saya cek ulang ke konsultan,” terangnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPM-PTSP), Mulyanto mengatakan kelayakan sebuah gedung tak terlepas dari pedoman SLF. Merujuk Permen Pekerjaan Umum lewat 25/PRT/M/2007 Tahun 2007, bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai IMB harus mengantongi SLF. Nantinya dokumen ini berlaku 5 tahun untuk bangunan umum dan 10 tahun untuk bangunan rumah tinggal. Kendati demikian, pihak yang berhak mengeluarkan SLF adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).

“SLF merupakan ranahnya Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan kami hanya mendapat pemberitahuan rekomendasinya saja,” kata Mulyanto. (fir/han)

(sb/fir/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia