Senin, 10 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

KPU: 1.285 Bacaleg Jatim Belum Memenuhi Syarat

27 Juli 2018, 10: 03: 02 WIB | editor : Wijayanto

BERHARAP JADI WAKIL RAKYAT: Pendafataran bakal calon legislatif di KPU Jatim, Selasa (17/7) lalu.

BERHARAP JADI WAKIL RAKYAT: Pendafataran bakal calon legislatif di KPU Jatim, Selasa (17/7) lalu. (dok/radar surabaya)

SURABAYA - KPU Jatim telah merilis sebanyak 1.285 bakal calon legislatif (bacaleg) Jatim belum memenuhi syarat (BMS). Ada beberapa dokumen yang dianggap masih belum memenuhi persyaratan.

Komisioner KPU Jatim bidang teknis Muhammad Arbayanto mengatakan, diantaranya beberapa dokumen yang belum dipenuhi adalah adanya perbedaan nama KTP dengan ijazah. Kemudian juga ditemukan bacaleg yang tidak menyertakan surat keterangan bebas narkoba. “Setelah meneliti dokumen administrasi mereka kami memutuskan mereka belum memenuhi syarat,” ujar Arba, Kamis (26/7).

Mantan anggota KPU Malang ini menyebutkan, surat keterangan sehat menjadi penyebab paling banyak dari bacaleg BMS. “Tapi itu juga belum final. Kami masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk memenuhinya,” jelasnya.

Kemudian, hal lain yang juga masih menjadi masalah adalah mengenai penyusunan nomor urut pencalegan dari internal partai politik. KPU Jatim juga masih menunggu terkait nomor urut caleg di partai. “Selain itu, juga masih banyak bacaleg yang belum mengumpulkan surat keterangan tidak pernah melakukan tindak pidana dari Pengadilan Negeri (PN). Jadi mereka yang tidak pernah melakukan perbuatan kriminal juga tidak mengurusnya, kategori ini kami nyatakan BMS,” bebernya.

Sekadar diketahui, ada 17 item persyaratan yang harus dipenuhi bagi Bacaleg agat bisa lolos dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2018. Bagi Bacaleg yang dinyatakan BMS, mereka diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai tanggal 31 Juli 2018.

Sementara itu, Komisioner KPU Jatim Divisi Data Choirul Anam mengaku terus mempersiapkan untuk pemilihan umum (pemilu) 2019. Kendati Pilgub 2018 baru saja selesai. Salah satunya hal terus disempurnakan adalah tentang pemilih Lapas.

“Ada banyak nama yang tidak sesuai KTP atau KK (Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga). Misalnya menggunakan nama alias. Kadang nama desa asal tempat tinggal juga tidak ada. Sehingga mereka tidak terdata dalam pencatatan kependudukan,” tegasnya.  

Untuk perekaman ulang tersebut, KPU Kabupaten/kota, lanjut Anam bisa berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat, serta lapas masing-masing. “Mereka bisa meminta data riil kepada lapas, by name by address. Sehingga ketahuan, mana yang terdata dan belum,” ungkapnya.

Perlu di ketahui, di Jatim ada 31 lapas. Dari jumlah tersebut, hampir selurunya data penghuni tidak komplit. Hasil pendataan KPU Jatim untuk Pilgub Jatim misalnya, ada 23.000 pemilih di lapas yang terdaftar. Namun, hanya sekitar 15.000 yang memenuhi syarat. (bae/rud)

(sb/bae/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia