Rabu, 20 Mar 2019
radarsurabaya
icon featured
Gresik

K-13 Wajib Diterapkan Tahun 2018

25 Juli 2018, 12: 54: 26 WIB | editor : Aries Wahyudianto

Kepala SMAN 1 Gresik, Suswanto sedang memberikan pengarahan untuk sistem pendidikan Kurikulum 2013 (K-13)

Kepala SMAN 1 Gresik, Suswanto sedang memberikan pengarahan untuk sistem pendidikan Kurikulum 2013 (K-13) (HANY AKASAH/RADAR GRESIK)

Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik menargetkan tahun ini seluruh sekolah bisa melaksanakan K-13. Meski sebelumnya, jumlah sekolah yang melaksakana K-13 sedikit, namun dipastikan 110 sekolah baik jenjang SD maupun SMP bisa merealisasikannya.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik, Nur Muslichah mengatakan sesuai program pemerintah bahwa tahun ini seluruh sekolah harus melaksakana K-13. “Bukannya dikebut, tapi sudah arahan untuk melaksanakannya,” kata Icha-sapaan Nur Muslichah.

Untuk itu, beberapa program sudah akan dilaksanakan untuk sosialisasi ke beberapa sekolah dan guru. Bahkan, mulai ajaran baru sudah melakukan K-13 dalam proses belajar mengajar.

Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud, Bambang Winarji menambahkan, pada tahun 2018 seluruh sekolah sudah harus menerapkan K-13.

Dengan begitu diharapkan tidak ada lagi persoalan terkait penerapan kurikulum yang berbeda di jenjang pendidikan yang sama. 

Lebih jauh Bambang menjelaskan, penerapan kurikulum yang sama di semua sekolah juga diharapkan mengurangi persoalan dalam penyelenggaraan ujian nasional (UN). "Yang menjadi pembeda dalam penyelenggaraan ujian nasional nantinya hanyalah dalam hal pelaksanaannya, yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP),"  jelasnya.

UNBK, lanjutnya, hanya bisa dilakukan di daerah-daerah dengan fasilitas teknologi informasi yang memadai. Sedangkan di daerah-daerah yang belum terjangkau fasilitas tersebut dapat melaksanakan UNKP. Bambang juga mengingatkan bahwa pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk peningkatan mutu.

Diakui Bambang, masalah kekurangan guru memang terjadi di berbagai daerah, terlebih lagi dalam waktu dekat ada sekitar 270.000 guru akan memasuki masa pensiun.

Sedangkan rekrutmen guru menjadi wewenang beberapa pihak, antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Keuangan. (han/jee)

(sb/han/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia