Minggu, 16 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik Sidoarjo

Dua Bacaleg Gugat KPU Sidoarjo

24 Juli 2018, 20: 41: 29 WIB | editor : Lambertus Hurek

Sumi Harsono dan Mustafad mengadu ke Bawaslu Sidoarjo.

Sumi Harsono dan Mustafad mengadu ke Bawaslu Sidoarjo. (Mus Purmadani/Radar Sidoarjo)

Setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo,  dua dari tiga bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mengajukan sengketa pemilu ke Bawaslu Sidoarjo, Selasa (24/7). Kedua bacaleg itu adalah Sumi Harsono dari PDI Perjuangan, Dapil Sidoarjo 1 nomor urut 2, dan Mustafad Ridwan, bacaleg PBB Dapil 5 nomor urut 1.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten  Sidoarjo Muhammad Rasul mengatakan, kedua bacaleg  tersebut memutuskan untuk mengajukan permohonan  sengketa Pemilu 2019 untuk menguji putusan KPU Sidoarjo. "Mereka sudah melakukan konsultasi dengan kami, Senin (23/7)," ujarnya.
Kedua bacaleg itu dinyatakan TMS lantaran pernah tersangkut kasus hukum terkait tindak pidana korupsi.  Sumi merupakan salah satu dari 44 anggota DPRD Sidoarjo periode 1999-2004 yang terjerat kasus korupsi anggaran sumber daya manusia (SDM) DPRD Sidoarjo periode 1999-2004 senilai Rp 21,4 miliar. Kasus korupsi berjamaah ini sempat menjadi bahan pembicaraan masyarakat luas beberapa waktu lalu.
"Memang di Peraturan KPU Nomor 20, pasal 4 ayat 3 tahun 2018 disebutkan bahwa partai politik dalam mengusung bakal calon itu tidak boleh menyertakan mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan pelecehan seksual anak. Nah, inilah yang menjadi problem hukum. KPU mencoret yang bersangkutan karena jelas mantan tindak pidana korupsi," ujar Rasul.
Meski demikian,  Bawaslu Sidoarjo tetap menerima  laporan tersebut. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 7 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mengunakan upaya hukum baik secara nasional maupun internasional. "Undang-Undang 7 Tahun 2017 itu mengatakan, partai politik dapat mengajukan sengketa terkait dengan proses kepada  Bawaslu Kabupaten. Bawaslu tidak dapat menolak  terhadap adanya gugatan dari siapa pun," kata Rasul.
Setelah dilakukan verifikasi, maka proses selanjutnya adalah mediasi. Kalau mediasi gagal, maka akan dilakukan ajudikasi atau sidang. "Setelah menerima laporan, akan kami lakukan verifikasi terlebih dahulu, apakah itu memenuhi syarat. Setelah itu dilakukan mediasi. Apabila gagal, maka dilakukan ajudikasi. Proses verifikasi hingga putusan membutuhkan waktu 12 hari," jelasnya.
Mustafad Ridwan dari Partai Bulan Bintang (PBB) merasa sangat dirugikan. Menurut dia, saat ini prosesnya  masih verifikasi. "Namun, proses belum selesai, tiba-tiba ada pernyataan pembatalan. Seharusnya belum  waktunya dan harus ada keputusan melalui pleno,"  tegasnya.
 Mustafad menambahkan, dirinya akan menempuh jalur  hukum sesuai Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.  "Kami tetap menempuh proses hukum sesuai aturan undang-undang yang ada," tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Sumi Harsono. Menurut dia, KPU Sidoarjo terlalu buru-buru mengambil keputusan. "Kenapa tidak menunggu keputusan dari Mahkamah Agung (MA) terlebih dulu? Ya, kalau kami benar-benar dicoret. Kalau sah bagaimana?" katanya.
Mendengar rencana gugatan tersebut, Komisioner KPU  Sidoarjo Divisi Teknis Miftakul Rohmah mengatakan, pihaknya menghormati hak setiap individu atas ketidakpuasan. "Bacaleg tersebut memang masuk kategori TMS. Sudah kami sampaikan ke parpol pengusung untuk mencari penggantinya," katanya.
Menurut Miftakul, keputusan KPU itu sudah sesuai regulasi yang ada tentang pencalonan. "Di PKPU Nomor 20 Tahun 2018 poin 15 dinyatakan bahwa ketika melakukan verifikasi dan ditemukan bacaleg yang tidak sesuai pakta integritas harus disampaikan ke parpol untuk dicarikan penggantinya," imbuhnya.
Miftakul menegaskan, pihaknya sudah bekerja sesuai  regulasi. "Kalau kemudian ada yang disengketakan di  MA, ya monggo. Dan hasil TMS itu sudah kita sampaikan  melalui pleno beberapa hari yang lalu," pungkasnya.  (mus/rek)

(sb/mus/rek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia