Senin, 10 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya

Ubah Anggaran Keuangan 2018, Soekarwo Fokus Tangani Kemiskinan

23 Juli 2018, 16: 00: 59 WIB | editor : Abdul Rozack

PERLU PERBAIKAN: Salah satu potret tempat tinggal warga stren kali Jagir, Surabaya.  Pemprov Jatim pada perubahan anggaran keuangan (PAK) 2018 ini mem

PERLU PERBAIKAN: Salah satu potret tempat tinggal warga stren kali Jagir, Surabaya. Pemprov Jatim pada perubahan anggaran keuangan (PAK) 2018 ini memfokuskan untuk penanganan kemiskinan. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan bahwa pada perubahan anggaran keuangan (PAK) 2018, kemiskinan menjadi fokus utama. Dimana ditargetkan pada tahun ini turun hingga 9,44 persen. 

“Tidak ada pembangunan gedung yang signifikan, hanya perbaikan. Yang lain untuk kepentingan yang belum selesai pada kemiskinan,” ujar gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut, Minggu (22/7). 

Pemprov Jatim memang menargetkan angka kemiskinan pada tahun ini menurun berada di 9,44 persen. Target tersebut cukup besar dibandingkan pada September 2017 yang berada pada 11,2 persen. Optimisme ini bukan tanpa alasan jika melihat perkembangan hingga Maret tahun yang telah mengalami penurunan mencapai 10,1 persen. 

Melihat penurunan dari Maret 2009 yang masih 18,51 persen, hingga menjadi 11,2 persen pada September tahun lalu. Tentunya optimisme terhadap target tersebut bisa tercapai.  Untuk merealisasikan target itu, Pakde Karwo saat ini terus membahas sektor mana saja yang sangat mempengaruhi. 

“Masih kami bahas, kami cek di lapangannya seperti apa. Karena itu tadi cluster kita kan harus mampu bersama wong cilik,” tegasnya kepada wartawan. 

Sementara itu, juru bicara Komisi E DPRD Jatim Gunawan memberikan beberapa masukan dari hasil pembahasan laporan pertanggung jawaban APBD 2017. Untuk bidang kesehatan, pihaknya mengusulkan kepada Dinas Kesehatan agar melanjutkan program pilot project total coverage asuransi kesehatan. 

Hal ini dikarenakan hingga saat ini masih banyak masyarakat miskin diberbagai Kabupaten/Kota yang semestinya dapat ter-cover Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah pusat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, belum mendapatkannya.  

“Alokasi anggaran sebesar Rp 30 miliar yang dikelola Dinas Kesehatan Provinsi Jatim diperuntukkan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin masih dirasa kurang mencukupi,” ujar Gunawan. 

Politisi PDI Pperjuangan ini juga memberikan masukan agar Balai Latihan Kerja (BLK)  dilakukan evaluasi dengan memaksimalkan peran BLK. Standar pengajarannya pun harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Dengan begitu diharapkan bisa mencetak tenaga kerja trampil. 

“Kemudian kami juga merekomendasikan kepada pemprov untuk melakukan kordinasi dengan kabupaten/kota terkait PMKS (penyandang masalah kesejahteraan social). Sehingga jumlahnya bisa ditekan,” pungkasnya Gunawan. (bae/rud) 

(sb/bae/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia