Minggu, 16 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik Sidoarjo

PKPI Sidoarjo Kesulitan Cari Bacaleg

20 Juli 2018, 20: 33: 19 WIB | editor : Lambertus Hurek

Bacaleg dari PKPI saat mendaftar ke KPU Sidoarjo.

Bacaleg dari PKPI saat mendaftar ke KPU Sidoarjo. (DOK)

Sebanyak 16 partai politik (parpol) yang sudah menyetor nama-nama bakal calon anggota legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo. Sebagian besar parpol menyerahkan 50 nama sesuai kuota maksimal anggota DPRD Sidoarjo. Namun, ada empat parpol yang menyerahkan sedikit nama bacaleg.
Empat parpol itu adalah Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Ketua DPD PSI Sidoarjo Abdul Rosyid mengaku hanya menyerahkan 25 nama bacaleg. "Kami punya sembilan perempuan dan 16 laki-laki," katanya, Jumat (20/7).
Meski hanya punya 25 bacaleg, Rosyid optimistis mampu menembus DPRD Sidoarjo. Alasannya, bacaleg yang disodorkan partai baru ini punya akar yang kuat di masyarakat. Mereka juga tokoh-tokoh muda yang masih punya idealisme tinggi. "Warga Sidoarjo pasti menginginkan perubahan," katanya.
Parpol yang bacalegnya paling sedikit adalah PKPI. Ketua DPK PKPI Sidoarjo Paul Musila mengaku hanya mendaftarkan delapan bacaleg ke KPU Sidoarjo pada 17 Juli lalu. "Delapan orang ini untuk tiga dapil. Dapil 1, 5, dan 6," katanya.
Menurut Paul, PKPI merupakan partai yang paling akhir diterima sebagai peserta Pemilu 2019. Ini karena KPU pusat sebelumnya mencoret partai yang didirikan pada awal reformasi oleh mantan Wapres Try Sutrisno dan mantan Pangab Jenderal TNI (Pur) Eddy Sudradjat itu. PKPI baru lolos setelah gugatannya dimenangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Proses hukum yang panjang itu, kata Paul, membuat banyak tokoh potensial yang telanjur maju melalui parpol lain. Sebab, mereka menyangka PKPI tidak akan lolos menjadi kontestan pemilu legislatif tahun depan. "Jadi, ada persoalan eksternal yang menghambat partai kami. Belum lagi kendala administratif dan internal lainnya," katanya.

PANWASLU VERIFIKASI KETAT
Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sidoarjo menyoroti sejumlah bakal calon legislatif (bacaleg) yang terindikasi mantan narapidana atau masih menjalani proses hukum.
"Sebenarnya hak politik seseorang (untuk jadi bacaleg) sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang  mencabut hak politiknya," kata Komisioner Panwaslu Sidoarjo Divisi Hukum Agung Nugraha.
Agung mengatakan, kalau ada bacaleg yang masih  memiliki proses hukum tidak masalah untuk  mendaftar. "Tapi saat ini proses verifikasinya sangat ketat," ujarnya. KPU bakal melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.
Panwaslu akan terus mengawal KPU untuk proses verifikasi bacaleg. Acuan utama adalah Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.
Informasi dari KPU Sidoarjo, dari 675 nama bacaleg yang sudah didaftarkan 16 parpol, terdaftar bacaleg yang mendaftar dia dua parpol. Yakni HM Supriyadi, mantan Kepala Desa (Kades) Trosobo, Kecamatan Taman. Supriyadi mendaftar di PDI Perjuangan dan PPP. Supriyadi berada di daerah pemilihan (dapil) 5 (Kecamatan Taman dan Sukodono).
Menurut Komisioner KPU Sidoarjo Miftakul Rohmah, pencalegan di dua parpol tidak dibenarkan. Sesuai aturan, seorang caleg hanya bisa mendaftar di satu partai politik. Karena itu, KPU menandai nama Supriyadi. Selanjutnya, KPU akan berkunjung ke PPP dan PDIP untuk melakukan klarifikasi.
Ketua KPU Sidoarjo Mokhammad Zaenal Abidin mengatakan, proses verifikasi nama-nama bakal caleg terus berjalan. Bagi caleg yang berkasnya belum lengkap, KPU akan mengirim surat ke partai pengusung. Partai tersebut yang menghubungi caleg bersangkutan agar kekurangannya segera dilengkapi. "Waktunya sampai 31 Juli," ungkapnya. (mus/rek)

(sb/mus/rek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia