Selasa, 16 Oct 2018
radarsurabaya
icon featured
Persona Surabaya
Airlangga Pribadi, Pengamat Politik UNAIR

Politik adalah Art of Possibility

Jumat, 18 May 2018 01:00 | editor : Abdul Rozack

KOLEKSI BUKU: Airlangga Pribadi punya ratusan koleksi buku. Sebagian di antaranya ia letakkan di ruang kerjanya di kampus FISIP Unair.

KOLEKSI BUKU: Airlangga Pribadi punya ratusan koleksi buku. Sebagian di antaranya ia letakkan di ruang kerjanya di kampus FISIP Unair. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Sudah 20 tahun reformasi berselang. Selama itu, dinamika politik terus berkembang. Seperti apa perubahan politik dewasa ini. Berikut petikan wawancara wartawan Radar Surabaya, Baehaqi Almutoif dengan pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi.

Bagaimana ceritanya Bapak bisa menyukai dunia politik?

Awalnya saya suka dengan dunia politik itu panjang ceritanya. Saya lahir dan hidup di keluarga besar militer. Banyak pembicaraan dan perbincangan tentang politik di keluarga saya. Pada makan malam, arisan keluarga, percakapan tentang Soekarno acap kali mencuat. Inilah yang kemudian membuat saya juga terpengaruh dengan gagasan proklamator itu.

Namun pengaruh Soekarno sebenarnya tidak langsung membuat saya mengambil kuliah Jurusan Politik. Justru pertama kali saya masuk S1 mengambil Jurusan Ekonomi di Unair pada 1994. Setidaknya kuliah itu saya jalani sampai 1996. Perubahan terjadi memasuki tahun kedua kuliah. Karena sejak awal itu saya aktif di gerakan pers mahasiswa, dari situ lantas saya berinteraksi dengan aktivis mahasiswa pro demokrasi.

Di sinilah lalu ketertarikan terhadap politik pada diri saya semakin menguat. Hingga akhirnya saya memutuskan masuk Jurusan Politik pada 1996. Dengan masuknya saya ke Jurusan Politik, interaksi bertemu selain teman aktivis terus intens. Selain dosen-dosen Ilmu Politik di Unair, saya mendapat kesempatan bertemu dengan kalangan intelektual di Jakarta, Jogjakarta dan banyak tempat yang membuat antusias terhadap politik semakin kuat. Terlebih ketika itu, periode 1996-1998, semakin menguat terkait dengan desakan atau tekanan politik untuk menjatuhkan Soeharto (Presiden RI ke-2).

Itulah yang kemudian membuat ketertarikan terhadap politik terus menebal. Sehingga munculah komitmen pada waktu itu bahwa Indonesia ini ke depan harus semakin dikelola melalui sistem politik yang terbuka dan demokratis. Harus dirawat dan dibela demokrasi itu berdasarkan komitmen negara terhadap nilai-nilai keadilan sosial.

Apa menariknya dunia politik menurut Bapak?

Jadi, politik itu kalau kita mau melihat secara utuh, politik itu sebuah art of possibility. Jadi politik itu adalah seni yang memungkinkan bahwa segala hal bisa direalisasikan. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia politik. Politik itu seperti seni tentang cara dari tiap warga negara secara kolektif melawan berbagai bentuk hambatan dan kendala, yang terkadang kita anggap bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan perubahan. Tetapi melalui proses politik justru dapat dilakukan perubahan.

Contoh, kalau kita lihat politik luar negeri seperti Amerika Serikat. Kenapa (Barrack) Obama itu bisa menang. Padahal dari kalangan kulit hitam belum ada yang jadi presiden. Tapi bisa menang. Inilah manifestasi politik sebagai seni yang jadi membawa harapan. Dimana saat itu Amerika Serikat lagi krisis ekonomi, kemudian ada harapan lebih baik dengan perubahan.

Bagaimana pandangan Bapak dengan politik di Indonesia. Terlebih setelah 20 tahu era reformasi?

Selama ini ada beberapa capaian positif dari reformasi. Seperti, setelah Indonesia keluar dari jeratan otoritas Soeharto, kita sudah mengalami perbaikan-perbaikan dan reformasi kelembagaan yang memang menjawab persoalan-persoalan waktu itu. Kita pelan-pelan secara gradual kemudian mengembangkan sistem demokrasi. Dari mulai membangun trias politika, yudikatif, eksekutif dan legislatif.  Terus menyelenggarakan pemilu di tahun 1999, pilihan presiden.  Juga kita mengembangkan desentralisasi untuk mengelola pemerintahan dan mendekatkan kekuasaan dengan rakyat.

Mengembangkan pilkada (pemilihan kepala daerah), serta tatanan good governance. Dimana semua itu adalah proses demokrasi desentralisasi, yang muaranya good governance sebagai capaian kelembagaan untuk patut diapresiasi.

Namun, tetap proses itu sekarang perlu ada catatan perbaikan. Sistem relasi kekuasaan yang pada saat era pasca Orde Baru itu masih mewarisi politisi dengan sistem kekuasaan. Ciri warisan sistem tersebut adalah politik negara dan sumber daya publik masih menjadi tempat untuk perebutan kepentingan dari aliansi bisnis politik. Dalam kajian politik hal itu disebut sebagai aliansi-aliansi oligarki.

Ini sebuah realitas sejarah, yang mana sebetulnya itu sudah berkembang sejak Orde Baru. Kemudian jadi lebih komplit lagi karena pola kelembagaan yang tadinya belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan oligarki. Lalu yang terjadi justru menghasilkan desentralisasi dan liberalisasi korupsi.

Kalau dulu Orde Baru tersentralisasi pada Soeharto dan sekitar kroni-kroninya. Lha sekarang mulai menyebar dan tereplikasi pada lingkup lokal. Itulah yang menjadi persoalan saat ini.

 Di sisi yang lain, hal itu juga membuktikan bahwa kekuatan yang kita sebut sebagai masyarakat sipil belum bisa menandingi serta memberikan pengaruh signifikan. Yang dapat mengimbangi atau menandingi kekuatan oligarki tersebut.

Seperti apa seharusnya ke depan?

Untuk memperbaiki itu saya pikir perlu dikembangkan pembangunan fondasi dan basis politik. Dari kekuatan reformis dan demokrasi di Indonesia, harus dibangun dengan kekuatan kelompok aliansi demokratis. Dan blok-blok politis terhubung dengan masyarakat sipil yang solid serta relatif independen dari kekuatan kekuatan dominan. Sebab kita selama ini melihat persoalan korupsi, persoalan pembajakan sumber daya publik itu menjadi hal yang semata-mata dilihat dari problem teknis administrasi.

Kita masih bisa melihat warisan Orde Baru dalam artian ada lapisan kekuatan politik yang sebelumnya sudah eksis. Pada saat era reformasi di kelembagaan birokrasi sekarang, mereka mau beradaptasi dengan kondisi kondisi politik yang ada, dan membangun kekuatan baru dalam proses politik sekarang. Butuh dorongan politik yang kuat untuk bisa menggantikan estafet kepemimpinan. Sehingga dapat membangun perubahan politik yang mengarah kepada terciptanya tatanan politik lebih bersih dan demokratis.

Dapatkah generasi milenial menggeser warisan politik itu?

Ya saya pikir bahwa sebagai bagian dari regenerasi politik, munculnya pemimpin-pemimpin muda itu adalah proses yang tidak bisa terelakkan. Tapi yang kemudian jadi catatan adalah regenerasi politik tidak selalu berarti biologis. Bukan berarti yang muda, lalu secara otomatis membawa harapan baik. Namun kita lihat visi platform atau narasi politiknya, baik bagi Indonesia ke depan maupun dunia internasional.

Kita juga harus melihat bagaimana keterhubungan mereka dengan kekuatan-kekuatan politik yang dominan saat ini. Aktor-aktor politik atau pemimpin muda baru ini, apakah bagian dari kekuatan sosial yang mendorong proses demokrasi ataukah sebaliknya.

Persoalan yang muncul selama ini adalah proses politik sejak Orde Baru sampai sekarang tidak memberikan ruang bagi mereka untuk berekspresi mengaktualisasikan kepemimpinan. Sehingga membuat mereka itu apatis dalam berbagai pemilu dan pilkada. Selanjutnya, tantangannya yakni pada literasi. Karena Ketika kita melihat Indonesia masuk pada sebuah arus besar revolusi digital semakin melek terhadap sosmed (social media), maka tingkat literasi juga tidak semakin baik. Itu yang kemudian memunculkan kemudahan menyebarnya isu yang berbasis pada ujaran kebencian, dan hoax. Yang sebetulnya justru merusak demokrasi kita.

Apa yang dibutuhkan untuk membangkitkan kaum muda berpolitik?

Kita membutuhkan narasi untuk Indonesia masa depan itu yang bisa mengajak masyarakat, untuk antisipasi dan memperbaiki yang selama ini. Saya pikir itu yang tidak hadir di Indonesia sekarang. Saya belum melihat pembentukan narasi tentang ke mana arah Indonesia ke depan. Baik itu oleh pemerintah saat ini maupun oposisi. Padahal itu sangat dibutuhkan guna mengajak emosi dan kesadaran masyarakat terutama generasi muda.

Kenapa saya melihat pentingnya narasi mengarah ke yang lebih baik. Sebab sebagian dari kita membutuhkan sesuatu yang bisa secara emosional menggerakkan hati, menggerakkan kesadaran, sebelum kemudian manusia itu melihat data atau informasi konsep yang rasional. Mereka akan terbuka ketika dipaparkan dengan cerita yang menggugah berdasarkan pada narasi konstruktif. Ini yang saya pikir sekarang dan menjadi tantangan kedepan kita.

Suksesnya narasi ini dapat membuat kalangan generasi muda menjadi sadar untuk terlibat dan ingin memperbaiki bangsanya ketika berhadapan dengan kondisi seperti saat ini. Sebagai contoh narasi itu seperti di Tiongkok. Ketika sebelumnya seringkali dihantui oleh trauma kekalahan atas bangsa Barat, maka yang diciptakan narasi oleh sejak zaman Mao (Mao Zedong) yakni jangan mau kalah dengan bangsa-bangsa Barat. Sehingga nggak heran kalau misalkan kita ke Negeri Tirai Bambu ketemu sama anak-anak muda SMA, SMP atau bahkan SD saat ditanya apa cita-cita kamu, jawabannya mengalahkan Amerika Serikat.

Yang terjadi di Jatim seperti apa?

Pendidikan politik di Jatim saya melihat bahwa ada yang bisa diapresiasi terhadap kalangan aktivis atau kalangan yang relatif cukup melek politik. Dan memiliki kehendak untuk terlibat dalam proses politik . Tetapi tetap perlu diperhatikan, problem dari pendidikan politik di Jatim adalah pada bagaimana partai politik itu kemudian melakukan rekrutmen politik dan regenerasi. Itu yang masih belum selesai. Kita bisa melihat bahwa selama tiga kali pilkada (pilgub) calonnya ya tetep itu saja.

Meski masih lebih lumayan juga, artinya di calon wakil gubernur bisa melihat ada wajah baru, ada wajah milenial seperti Emil Dardak dan juga Puti Guntur Seokarno.

Lalu, seperti apa langkah yang harus dilakukan?

Menurut saya yang perlu diubah ke depan partai politik harus bisa lebih maju. Lebih mampu membangun kerangka kelembagaan serta menyiapkan dan memberikan perhatian terhadap profil aktor-aktor strategis. Ke depan partai politik harus membuka ruang, membuka kanal politik untuk memberikan ruang bagi mereka kaum muda bisa tumbuh berkiprah.

Saya melihat minat politik di Jatim, oleh kaum muda urban relatif lebih melek informasi. Mereka lebih memiliki hubungan, wawasan dan kesempatan untuk berdialog membangun lingkungan. Melakukan diskusi-diskusi politik terutama yang terhubung dengan pembicaraan politik di media.

Tapi kalau di tingkat pedesaan saya pikir itu masih tergantung pada patron politik, bisa tokoh masyarakat sekitar mereka. Seperti elit-elit tokoh masyarakat yang menjadi acuan serta disegani. (*/opi)

(sb/bae/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia