Kamis, 13 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Perlu Dievaluasi

01 Mei 2018, 13: 12: 01 WIB | editor : Wijayanto

ilustrasi

ilustrasi (dok)

SSURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim memberikan pandangannya terhadap laporan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim  2017. Pansus memberikan beberapa masukan kepada eksekutif, salah satunya tentang evaluasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
Juru bicara Pansus LKPj DPRD Jatim Karimullah Dahrujiadi mengatakan, program penghapusan denda keterlambatan pengurusan pajak kendaraan bermotor memang turut andil dalam capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Tetapi pihaknya memberikan masukan bahwa hendaknya kebijakan tersebut perlu kajian mengenai dampak negatif dan positifnya.
Pasalnya, jangan sampai kebijakan itu justru memanjakan para penanggung pajak untuk mengandalkan masa pemutihan.  Sehingga mereka lebih memilih terlambat, daripada membayar tepat waktu.
“Kami berharap kebijakan pengahapusan denda tidak dijadikan momen bagi para wajib pajak untuk menunda membayar pajak. Alhasil kalau begitu itu tidak mendidik. Membayar pajak seharusnya tepat waktu. Maka Pansus merekomendasikan adanya  kajian tentang dampak positif dan negatif (kebijakan pemutihan,Red),” ujar Karimullah saat sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (30/4).
Sebenarnya, lanjut Politisi Partai Golkar tersebut, capaian PAD Jatim terbilang melebihi target. Kinerja Dinas Pendapatan dalam menggali pendapatan melebihi 14,81 persen, dengan total pendapatan Rp 14,376 triliun. “Tidak bisa dipungkiri bahwa pemutihan pajak memang memberikan sumbangsih. Tetapi ya itu tadi, jangan sampai ini justru dijadikan momen bagi para wajib pajak,” ungkapnya.
Perlu diketahui, sampai tahun lalu, tercatat merupakan tahun keenam kebijakan pembebasan pajak diberikan oleh Pemprov  Jatim. Dari setiap tahunnya, pemutihan selalu diadakan di penghujung tahun guna mengejar target  PAD. Yakni sekitar November hingga Desember. Hanya 2017 yang sedikit terlambat penyelenggaraannya dibanding tahun­tahun sebelumnya.
Selain memberikan masukan terhadap PAD, Pansus LKPj DPRD Jatim juga memberikan catatan terhadap Indeks Lingkungan Hidup (IKLH). Menurut Karimullah, IKLH  Jatim masuk kategori pada ambang minimal dengan angka 66,29. Sedangkan kategori cukup berada di kisaran  66­74. Maka dari itu pihaknya meminta IKLH 2018 harus mencapai 69. “IKLH ini mencakupi tiga indikator, yakni kualitas air, udara serta tutupan lahan. Masing­masing itu memiliki bobot penilaian berbeda,” lanjutnya.
Kendati demikian,  dirinya  menilai, indikator yang penilaiannya terendah terdapat pada indeks kualitas air yang masih sebesar 52,51 persen. Permasalahan utama adalah masih banyaknya masyarakat  yang  melakukan  buang air besar sembarangan. Diperkiran 1,8 juta rumah tangga masih buang hajat sembarangan.
“Yang  juga  mempengaruhi  indeks kualitas air adalah pencemaran limbah domestik dan buangan industri yang masih cukup besar. Potensi limbah bisa mencapai 124,7 juta meter kubik per tahun pada musim hujan. Sedangkan pada kemarau menyusut menjadi 6 juta meter kubik pertahun,” urainya.
Satu lagi catatan juga disampaikan mengenai  pembangunan.  Karimullah berharap pembangunan pengendalian banjir segera dilakukan. Terutama pada infrastruktur seperti Kali Welang Pasuruan, sudetan Kali Kemuning, sudetan Kali Tanggul, dan penguatan Plangwot dan pembebasan lahan banjir Kali Lamong. “Lalu juga pembangunan waduk berskala besar sekitar 0,5 miliyar meter per kubik sebagai penampung air. Terutama untuk kawasan rawan air atau kekeringan,” tandasnya. (bae/rud)

(sb/bae/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia