Rabu, 19 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Surabaya

Tak Urus e-KTP, Mayoritas Domisili di Luar Kota

09 Februari 2018, 20: 06: 25 WIB | editor : Abdul Rozack

PRAKTIS: Pelayanan satu atap memudahkan warga untuk melakukan pengurusan sejumlah dokumen seperti kependudukan dan perijinan.

PRAKTIS: Pelayanan satu atap memudahkan warga untuk melakukan pengurusan sejumlah dokumen seperti kependudukan dan perijinan. (SURYANTO/RADAR SURABAYA)

Sekitar 50 ribu warga yang belum melakukan perekaman e-KTP dikarenakan sejumlah alasan. Mayoritas warga yang belum ber e-KTP karena jarang pulang ke Surabaya. Mereka lebih banyak berdomisili di luar Kota Pahlawan meski masih beridentitas Surabaya. 

Kepala Dispendukcapil Surabaya M Suharto Wardoyo mengakui, tidak berdomisilinya warga Surabaya di rumahnya menjadi salah satu faktor belum sepenuhnya proses e-KTP berlangsung. Karena itu, petugas setempat melalui kelurahan dan kecamatan mengimbau jika warga tersebut pulang untuk segera melakukan perekaman. “Mereka masih ingin menggunakan KTP Surabaya tapi belum bisa balik ke Surabaya,” ujarnya. 

Dia mengungkapkan, selain itu warga masih malas-malasan untuk melakukan perekaman. Selain mengaku belum membutuhkan e-KTP, mereka masih menggunakan KTP lama yang masih berlaku. “Rata-rata belum sadar bahwa kebutuhan e-KTP sangat penting,” terangnya. 

Menurutnya, salah satu solusi yang dilakukan oleh petugas dengan melakukan sosialisasi serta jemput bola. Hal tersebut diharapkan bisa membuat warga sadar dan bisa memanfaatkan program jemput bola. “Jika ada program jemput bola seharusnya warga ya ngerti dan harus bisa datang ke kecamatan maupun kelurahan jangan malas,” ucapnya. 

Wakil Ketua DPRD Surabaya Darmawan mengatakan, program jemput bola harus dilakukan intens oleh Dispendukcapil. Sehingga, secara bertahap semua warga Surabaya yang harus memiliki identitas melalui e-KTP bisa menyeluruh dilaksanakan. Hal tersebut untuk mengejar target penyelesaian e-KTP pada akhir 2018. “Harus bisa lah masak sudah lama gak bisa terpenuhi targetnya,” ujarnya. 

Politisi yang akrab disapa Aden ini mengaku, dalam pileg 2019 nanti kebutuhan e-KTP sangat penting. Apalagi, ada wacana untuk mewajibkan pencoblosan harus menggunakan e-KTP. Karena itu diharapkan masalah e-KTP bisa beres dilaksanakan dan tidak mnghambat pesta demokrasi di Indonesia. “Jika tidak berhasil target e-KTP ya bisa menghambat proses demokrasi,” kata politisi Gerindra ini.(vga/no) 

(sb/vga/jek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia