Senin, 10 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik Sidoarjo

PAW Khoirul Huda Tinggal Tunggu Tanda Tangan

05 Januari 2018, 20: 15: 02 WIB | editor : Lambertus Hurek

PAW Khoirul Huda Tinggal Tunggu Tanda Tangan

Ketua DPRD Sullamul Hadi Nurmawan memberikan tanggapan tentang surat somasi dari DPD Partai Golkar Sidoarjo terkait belum dilaksanakannya Pergantian Antar Waktu (PAW) Khoirul Huda. Pria yang akrab disapa Gus Wawan ini mengaku telah menerima surat tersebut.

“Wajar kalau Golkar mengajukan somasi. Justru dengan somasi tersebut menjadikan support bagi kami agar bisa lebih cepat menyelesaikan surat jawaban PAW itu. Seharusnya memang sudah harus dikirim ke gubernur,” ungkapnya.

Ia mengatakan tidak ada masalah apapun perihal PAW tersebut. Sebab anggota dewan yang hendak di-PAW (Khoirul Huda, Red) sudah mengajukan surat pengunduran diri. Selain itu, calon penggantinya yakni Sylvester Ratu Lodo juga tidak ada masalah. “Secara tatib (tata tertib) sudah harus diproses, semoga bisa segera selesai,” paparnya.

Tetapi Gus Wawan menjelaskan pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial. Artinya, segala hal harus diselesaikan bersama. “Sudah saya buat konsep suratnya. Saat ini kami belum kumpul bersama dan belum bisa tanda tangan kalau tidak bertemu bersama-sama,” imbuhnya.

Sementara itu itu Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Taufik Hidayat Tri Yudono mengatakan sebenarnya pihaknya sudah membuat konsep surat jawaban PAW DPD Partai Golkar Sidoarjo. Ia pun menjelaskan tidak ada masalah tentang pengajuan PAW itu. “Konsepnya ada di saya. Kalau hambatan sebenarnya tidak ada. Karena setelah dari Jepang beberapa waktu lalu kita belum sempat kumpul kembali. Intinya tinggal ditandatangani saja,” ujarnya. 

Di sisi lain, Ketua DPD Partai Nasdem Sidoarjo Dawud Budi Sutrisno bersama sejumlah anggotanya mendatangi kantor DPRD Sidoarjo. Kedatangannya untuk mengkomunikasikan terkait proses PAW Ali Masykuri kepada Nur Cholil Effendi.

Dawud menyatakan dari hasil rapat tertutup, pimpinan dewan akan melakukan konsultasi ke gubernur Jawa Timur, untuk menentukan payung hukum mana yang akan dipakai dalam proses PAW nanti. “Karena ada dua payung hukum yakni UU nomor 2 tahun 2011 tentang Parpol dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Maka ini perlu dikonsultasikan mana yang dipakai,” ujar Dawud.

Namun Dawud berharap yang digunakan nanti adalah UU nomor 23 tahun 2014. “Tanpa harus melalui proses hukum, maka mekanisme PAW bisa dilakukan segera,” katanya. 

Sullamul Hadi Nurmawan tidak menampik jika akan melakukan konsultasi ke gubernur. “Karena ada dobel aturan (undang-undang), maka sebelum kita kirim ke KPU, kita akan ke gubernur untuk meminta saran,” jelasnya. (mus/jee) 

(sb/rek/rek/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia