Sabtu, 15 Dec 2018
radarsurabaya
icon featured
Politik Surabaya
Refleksi Akhir Tahun 2017 MW KAHMI Jatim

Korupsi dan Money Politics Jadi Sorotan

22 Desember 2017, 23: 42: 43 WIB | editor : Wijayanto

NARASUMBER: Tiga orang pakar yang dihadirkan dalam diskusi akhir tahun MW KAHMI Jatim dari kiri: Didik Farkhan Alisyahdi, Imron Mawardi, Lutfil Hakim (moderator) dan Priyatmoko.

NARASUMBER: Tiga orang pakar yang dihadirkan dalam diskusi akhir tahun MW KAHMI Jatim dari kiri: Didik Farkhan Alisyahdi, Imron Mawardi, Lutfil Hakim (moderator) dan Priyatmoko. (IST)

SURABAYA – Maraknya kasus korupsi dan praktik money politics menjadi sorotan dalam diskusi akhir tahun yang digelar Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Timur, Jumat (22/12). Diskusi bertema Refleksi Akhir Tahun 2017 yang digelar di aula kantor PWI Jatim ini menghadirkan tiga orang pakar di bidang hukum, ekonomi dan politik.

Yakni Didik Farkhan Alisyahdi SH MH (Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim), Dr Imron Mawardi (staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair), dan Drs Priyatmoko Dirdjosuseno MA (staf pengajar Ilmu Politik FISIP Unair).

Didik yang menjadi pembicara pertama mengatakan bahwa budaya korupsi terutama yang melibatkan pemegang kekuasaan, masih akan menjadi atensi kejaksaan dalam penegakan hukum di Jawa Timur. "Dipastikan kejati akan tetap melakukan OTT (operasi tangkap tangan, Red) untuk pemberantasan praktik korupsi di Jawa Timur ini,” kata Didik.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya dan Kajari Sangatta, Kaltim, ini bahkan menegaskan jika Jatim masuk dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai wilayah pantauan atau observasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Jatim masuk wilayah observasi (KPK), setelah Sumatera Utara," kata jaksa yang pernah berkarir ke kejagung sebagai Kepala Bagian Pengembangan Pegawai pada Jaksa Agung Muda ini.

Karena itu, pihaknya sangat mendukung pemerintah daerah yang aktif mengembangkan layanan digital dalam public service-nya. Ia mencontohkan pemerintah kota Surabaya dimana dirinya pernah berkarir sebagai aparat penegak hukum, yang aktif mengembangkan e-budgetting dan e-government yang kini banyak dicontoh daerah lain.

Saat menjabat sebagai kajari Surabaya, mantan wartawan Jawa Pos Group ini juga aktif mengembangkan inovasi layanan digital dalam pembayaran dan pengambilan tilang kendaraan bermotor secara online. Mulai dari delivery dan drive thru tilang, sampai aplikasi mobile apps ambiltilang.com.

Didik menekankan bahwa budaya korupsi yang sudah mengakar mulai dari perkotaan sampai pedesaan bisa dicegah salah satunya lewat transparansi pelayanan publik. Karena itu, dirinya menekankan pentingnya sistem untuk mengubah perilaku koruptif ini sejak dini.

Sebab dengan menerapkan layanan berbasis teknologi, maka peluang pertemuan aparat pemerintah dengan pemohon layanan bisa diminimalisir bahkan dihapus. Selain itu, layanan berbasis teknologi lebih transparan, pasti, dan akuntabel.

Berkaitan dengan tahun politik seiring dengan pelaksanaan pilkada langsung pada 2018, Didik mengingatkan akan banyak korban terkait money politics. Sebab UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada telah mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang tersebut.

Pada pilkada sebelumnya, undang-undang yang dapat menjerat pelaku money politics dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar Rp 1 miliar ini belum berlaku.

Celakanya, pengamat politik dari Unair, Priyatmoko, menyoroti bahwa praktik money politics dalam gelaran pilkada serentak pada tahun depan masih akan massif. Hal ini karena money politics masih menjadi senjata bagi para politisi yang memiliki syahwat besar untuk bisa berkuasa dengan segala cara.

Priyatmoko lantas mengutip hasil penelitian Donald Horowitz, guru besar ilmu politik dari North Carolina, Amerika Serikat. Horowitz mengatakan bahwa jalan demokrasi yang ditempuh Indonesia cukup aneh. Setelah reformasi, demokrasi tidak dibangun dengan memperbaiki sistem. Melainkan dengan mempercepat pelaksanaan pemilu.

“Akibatnya, demi percepatan pemilu maka muncul lah banyak partai,” katanya.

Setelah reformasi, Indonesia memiliki 48 partai politik (parpol) kontestan pemilu 1999. Ketika parpol semakin banyak, maka aktor-aktor politik tidak terkonsolidasi. Mereka yang semula bergabung dalam satu partai di era Orde Baru, justru berlomba melahirkan partai-partai sendiri.

“Sehingga perlu banyak kompromi yang akibatnya melahirkan praktik jual beli dukungan dan money politics. Akhirnya, setiap pemilu yang menang sesungguhnya tetap Orde Baru,” ungkap Priyatmoko.

Horowitz dalam bukunya Constitutional Change and Democracy in Indonesia (2013) juga menyoroti bahwa dengan pemilu langsung yang mulai diterapkan di Indonesia sebagai pelaksanaan dari demokrasi, maka pemegang hak pilih menjadi penting.

Yang unik, kutip Priyatmoko, konsekuensinya idiologi yang sejatinya menjadi inti dari demokrasi itu sendiri menjadi kurang penting. Karena, pemimpin lebih tunduk pada pemilih sehingga idiologi apapun tidak bicara.

“Ketokohan menjadi lebih penting daripada ideologi, bahkan parpol itu sendiri,” katanya.

Pengurus bahkan ketua partai kehilangan pengaruh di tengah pemilih. Mereka kalah populer. Sehingga, banyak terjadi artis sinetron, penyanyi, bahkan komedian terpilih menjadi wakil rakyat bahkan pemimpin daerah. Dibanding pengurus partai yang sudah bertahun-tahun membesarkan partainya.

Partai pun abai pada kriteria pemimpin, asalkan sang public figure yang diusung dalam pemilu mampu menggaet jumlah pemilih sebanyak-banyaknya untuk membesarkan nama partai, dan mempercepat mendapatkan kursi kekuasaan. (jay)

(sb/jay/jay/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia