Radar Surabaya

Suap di Komisi B, KPK Periksa Empat Anggota DPRD Jatim

SURABAYA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap yang melibatkan oknum Ketua Komisi D DPRD Jatim Moch Basuki dan Kepala Dinas Pertanian Jatim Bambang Heryanto dan Kepala Dinas Peternakan Jatim Rohayati.

Terkait hal itu, KPK memeriksa empat anggota Komisi B DPRD Jatim sebaai saksi, Kamis (15/6) lalu. Hal ini dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi Radar Surabaya. "Benar, mereka hadir," kata Febri singkat, Jumat (16/6). Keempatnya adalah SW Nugroho, Anik Maschlahah, Ninik Sulistiyaningsih, dan Pranaya Yudha Mahardika‎. Mereka dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ajudan kepala Dinas Pertanian, Anang Basuki Rahmat.

Anang ditetapkan menjadi tersangka bersama lima orang lainnya. Di antaranya, Kepala Dinas Pertanian Bambang Heryanto, Kepala Dinas Perternakan Rohayati, Ketua Komisi B DPRD Jatim Moch Basuki, dan dua staf komisi B DPRD Jatim Rahman Agung serta Santoso.
Sementara itu, KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap tiga saksi yang mangkir pada Senin (19/6) mendatang. Mereka adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Jatim M Ardi Prasetyawan dan Kepala Dinas Perkebunan (Disbun)M Syamsul Arifin. Serta, mantan wakil ketua Komisi B yang kini menjadi anggota komisi E Ka'bil Mubarok.
Menanggapi itu, Biro Hukum Pemprov Jatim Himawan Estu Subagiyo belum mengetahui soal pemanggilan kedua kepala dinas tersebut. Dia mengatakan, dari dua kepala dinas yang ditetapkan sebagai saksi, baru Ardi yang menggunakan bantuan hukum dari Korpri. "Pihak keluarga dari lima pegawai negeri sipil (PNS) yang ditetapkan tersangka, hanya dua orang yang menyetujui bantuan hukum dari Korpri," kata Himawan.
Keduanya adalah staf DPRD Jatim Rahman Agung dan Santoso. Sedangkan dua kepala dinas yakni Rohayati dan Bambang Hariyanto serta ajudanya Anang Basuki rahmad, sudah memiliki kuasa hukum sendiri. Begitu juga Syamsul Arifin, yang menunjuk kuasa hukum sendiri untuk mendampingi pada panggilan saksi.
 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memaparkan, uang Rp 150 juta yang diamankan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di ruang Komisi B DPRD Jatim, Senin (5/6) lalu.  Uang tersebut merupakan pembayaran per triwulan terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD tentang penggunaan anggaran di Provinsi Jatim. Uang itu merupakan pemberian kedua dari total komitmen Rp 600 juta setiap kepala dinas."Sebelumnya, diduga MB (Moch Basuki, Red) juga telah menerima uang pada 26 Mei 2017 sebesar Rp 100 juta dari ROH (kadis Peternakan Jatim) terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina," jelasnya.

Saat rilis di gedung KPK, terungkap ada pemberian uang kepada Moch Basuki bukan hanya berasal dari kadis Pertanian dan kadis Peternakan Jatim saja. Melainkan, diduga juga berasal dari Kadisperindag Jatim Moch Ardi Prasetiawan dan Kadisbun Moch Syamsul Arifin. "Pada 31 Mei juga diduga diterima oleh MB (Moch Basuki, Red) Rp 50 juta dari kadisperindag, Rp 100 juta dari kadisbun, dan Rp 150 juta dari kadis Pertanian. Pada triwulan I Rp 150 juta dari kadis Pertanian juga," rinci Basaria.(bae/no).

 

 


BERITA LAINNYA
Tulis Komentar