Radar Surabaya

Dibelikan Pemkot dengan Anggaran Rp 22 M, DPRD Tolak 46 Mobdin Baru

SURABAYA - Pengadaan 46 unit mobil dinas (mobdin) baru bagi anggota DPRD Kota Surabaya menimbulkan polemik. Pasalnya, beberapa anggota dewan enggan memanfaatkan fasilitas mobdin yang telah dibeli oleh pemkot dari dana APBD Surabaya 2017 tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwidjono. Ia mengatakan bahwa tak sedikit anggota dewan yang bingung untuk menerima atau tidak pemberian mobdin dari pemkot itu. Menurut dia, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor.

"Salah satunya adalah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017," ujarnya kepada Radar Surabaya, Selasa (13/6). Dalam aturan itu, disebutkan tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Termasuk soal peraturan tentang penerimaan mobil dinas.

"Dalam aturan itu disebutkan mengenai adanya penambahan tunjangan transportasi. Namun, ini harus ada aturan lanjutan di peraturan itu (PP No 18 Tahun 2017, Red) apakah tunjangan transportasi itu bisa diberikan dalam bentuk uang atau seperti apa," ucap pria yang merupakan politisi PDIP ini.

Adi menuturkan, jika tunjangan transportasi dirupakan dalam bentuk uang maka pemberian mobil dinas harus dikembalikan. Hal itulah yang membuat anggota dewan bimbang untuk menerima mobdin anyar dari pemkot tersebut. Sehingga sampai saat ini, mobdin baru jenis Kijang Innova warna hitam yang sudah dibeli pemkot dan diserahkan ke dewan itu belum juga dimanfaatkan.

Bahkan, Adi terang-terangan mengatakan jika dirinya dan beberapa anggota dewan lain menilai pemberian tunjangan transportasi dalam bentuk uang akan lebih baik daripada pemberian mobdin.

1
2
3

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar