Radar Surabaya

Pemkot Upayakan Ganti Rugi Bangunan di Pamurbaya
BERITA TERKAIT

SURABAYA-Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk memberi ganti rugi terhadap ratusan bangunan yang berdiri ke kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya). Pasalnya, sebelumnya pemkot sempat hanya akan memberi ganti rugi lahan. Sebab, bangunan itu berdiri di lahan konservasi dan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, ada beberapa opsi ganti rugi yang bakal diterapkan. Pertama, pemkot bakal memgganti lahan saja dengan menggunakan Undang-Undang (UU) Tata Ruang. Lalu jika menggunakan UU Pertanahan, maka ganti rugi akan dilakukan secara keseluruhan. Yakni lahan dan fisik bangunan.

"Saat ini masih kami kaji sistem mana yang akan kami gunakan. Yang jelas, kami ingin melindungi warga di kawasan Pamurbaya," ujarnya, Rabu (12/4). Untuk itu, saat ini pihaknya tengah menyinkronkan aturan tersebut. Jadi, nantinya akan diambil jalan tengah antara ganti rugi hanya lahan atau secara keseluruhan. Sebab, bangunan berdiri di kawasan lahan konservasi. "Kami terus kaji dari segi hukumnya juga," lanjut Eri.

Eri menambahkan, untuk ganti rugi pihaknya tak bisa melakukan terhadap seluruh bangunan yang ada. Sebab, jika harus mengganti seluruhnya itu artinya harus mengganti Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kota (RTRW). "Kalau mengubah perda ya harus melakukan kajian yang mendasar. Mengulang kembali kenapa batas garis konservasi itu diubah. Bukan pertimbangan rumah sudah dibangun, melainkan pertimbangan garis pantai sekian, erosi dan lainnya," urainya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismharini bakal menertibkan 99 bangunan yang berdiri di lahan konservasi Pamurbaya. Rencananya, pemkot hanya akan memberi ganti rugi untuk lahannya saja. Sementara ganti rugi bangunan tak dilakukan. "Soalnya 99 bangunan itu kan berdiri di kawasan lahan konservasi yang memang tak boleh dilakukan pembangunan apapun di situ," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penelusuran terhadap 99 rumah yang berada di Wisma Tirto Agung. "Kami masih telusuri mulai proses awalnya. Bagaimana jual beli dengan pengembang dan lainnya. Makanya kami juga mendatangkan mantan lurah saat transaksi lahan di Wisma Tirto Agung," katanya.

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar