Radar Surabaya

Kewenangan Gubernur Hanya Atur Kuota

Peraturan gubernur(Pergub)Jatim yang mengatur soal taksi online, meski sudah diteken Gubernur Soekarwo akhirnya tak jadi diterbitkan. Masalahnya, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Umum Sewa Khusus sebagai pijakan pergub telah direvisi menjadi Permenhub 26 Tahun 2017.

Baehaqi Almutoif

Wartawan Radar Surabaya

Sebelumnya, Gubernur Soekarwo menyatakan telah menandatangani pergub taksi online. Namun, pelaksanaannya masih belum bisa dilakukan lantaran menunggu revisi Permenhub Nomor 32 tahun 2016 yang tak kunjung turun. Namun, kini terbit Permenhub Nomor 26 Tahun 2017. "Pergubnya batal. Sebab, sudah keluar Permenhub 26 tahun 2017 pada 1 April lalu," ujar gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo. Hal itu disampaikan saat bertemu dengan para pengurus DPD Asosisasi Driver Online di Gedung Negara Grahadi, Senin (10/4) malam.
Di dalam permenhub tersebut, lanjut Pakde Karwo, kewenangan gubernur hanya mengatur pada kuota saja. Sedangkan beberapa poin lainnya menjadi kewenangan Direktur Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

"Prinsipnya kuota tetap mengacu 4.445 kendaraan. Kami akan usulkan, tapi kan harus ada data yang akurat. Kalau kemudian dibiarkan, antrean bisa hanya satu kali sehari. Ini menyebabkan bangkrut. Harus ada hitungan ratio tempat duduk dengan jumlah konsumen," jelas Pakde Karwo yang didampingi Kadishub Jatim dan LLAJ Wahid Wahyudi dan Kapolrestabes Kombespol M Iqbal.
 

Terkait lima titik taksi online yang dilarang menaikkan penumpang seperti di bandara, rumah sakit, stasiun KA, terminal bus, dan pelabuhan yang tertuang dalam pergub, Pakde Karwo mengatakan, masih akan dibicarakan lagi. Dan hasilnya akan dilaporkan kepada Kemenhub. Hanya saja, dirinya menegaskan ada satu tempat taksi online yang tidak bisa menaikkan penumpang yakni di Bandara Juanda. Sebab gubernur tidak memiliki kewenangan tersebut.
"Permenhub ini (Nomor 26 Tahun 2017, Red) akan berlaku sepenuhnya pada 1 Juli mendatang. Saya minta kepada Pak Wahid (Kadishub Jatim, Red) agar memberikan surat pengumuman, mana aturan yang 1 April dan mana 1 Juli ke kabupaten/kota, supaya tidak salah operasi," paparnya di gedung Negara Grahadi Surabaya.
 

1
2
3

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar