Radar Surabaya

Bukan Diperiksa, Hanya Dimintai Keterangan

SURABAYA-Sejumlah aset Pemkot Surabaya kini menjadi sengketa di pengadilan. Bahkan, beberapa aset lepas karena diduga kurang kuatnya bukti-bukti kepemilikan yang diajukan di persidangan.

Untuk mengusut kemungkinan ada tindak korupsi terkait lepasnya sejumlah aset pemkot tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya memintai keterangan para pejabat pemkot. “Pejabat pemkot dipanggil oleh Kejari Surabaya untuk dimintai keterangan dan data aset, jadi bukan diperiksa,” ujar Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati, Kamis (6/4).

Ia mengatakan, bahwa pemkot telah melaporkan tujuh aset pemkot ke Kejari Surabaya. Di antara aset tersebut, yakni ada Jalan Upah Jiwa, Waduk Babatan Wiyung, PDAM Basuki Rahmat, PDAM Moestopo, Gelora Pancasila dan Kolam Renang Brantas. "Pada 27 Maret sudah dipaparkan ke Kejari," ujarnya.

Setelah paparan tersebut, Ira mengatakan jika Kejari sudah menindaklanjuti dengan membentuk dua tim. Tim khusus untuk menangani aset pemkot. "Dibagi dua tim yaitu tim Upah Jiwa dan tim Waduk Babatan," ucapnya.

Selama ini Kejari sudah bekerjasama dengan pemkot mengenai berbagai masalah hukum. Ira mengatakan, mulai dari masalah litigasi sampai non-litigasi. "Maka dari itu, kejari segera menindaklanjuti permohonan dari Bu Wali," kata Ira.

Sejak Selasa (4/4), pejabat pemkot telah memenuhi panggilan Kejari. Pada tanggal tersebut ada kepala Badan Layanan dan Pengelolaan Aset, kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan, kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan yang telah memberi keterangan. Sedangkan pada Rabu (5/4), Ira mengatakan ada Dinas Perhubungan dan DKPTCR yang memberikan data ke kejari.

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar